BERTUAHPOS – Gubernur Riau, Abdul Wahid mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan skema baru dana bagi hasil (DBH) dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdul Wahid menegaskan pentingnya penerapan skema take on product, yaitu pembagian hasil berdasarkan nilai total produk daerah.
Menurutnya, Riau menghasilkan produk senilai Rp1.112 triliun pada 2024. Jika 10% saja dikembalikan ke daerah, Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal.
“Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” kata Wahid.
Selain itu, Wahid meminta Presiden mendukung penetapan sejumlah wilayah sebagai free trade zone dan KEK. Daerah yang diusulkan meliputi Pulau Rangsang, Bukit Batu, Buton, dan Tenayan.
Dia menilai letak Riau yang strategis di jantung Sumatera dan dekat jalur perdagangan internasional menjadi modal besar untuk pengembangan kawasan tersebut.
“Kalau ini dikembangkan, akan memberi dampak ekonomi besar bagi daerah dan nasional,” ujarnya.
Menurut Wahid, kombinasi skema DBH berbasis take on product dan pengembangan KEK akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperluas lapangan kerja.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, siap menyiapkan regulasi pendukung, infrastruktur dasar, dan kemudahan investasi untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Dia optimistis jika kebijakan ini dijalankan, Riau bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa.
Abdul Wahid juga berharap pemerintah pusat menempatkan Riau sebagai prioritas dalam rencana pembangunan nasional mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian negara.***
