BERTUAHPOS.COM — Majelis Ulama Indonesia mendorong pembaruan regulasi agar zakat Indonesia diakui sebagai pengurang langsung pajak terutang, bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak. Usulan ini mengemuka dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta pada 24 Juli lalu, untuk menghapus beban ganda yang dinilai membebani umat Islam.
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH. M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa mekanisme perpajakan saat ini masih menimbulkan ketidakadilan. Zakat yang telah ditunaikan umat Islam belum diperhitungkan secara proporsional sebagai pemenuhan kewajiban kepada negara.
“Kita ini umat Islam double tax loh, bayar dua kali. Saya sebagai karyawan atau pegawai perusahaan bayar zakat, tapi dipotong pajak juga. Nah, di KUII VIII ini kita bahas bagaimana zakat itu bisa menjadi pajak,” ujar Kiai Cholil Nafis.
Menurutnya, regulasi perpajakan yang berlaku saat ini hanya menempatkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. MUI menginginkan zakat diperhitungkan langsung sebagai pengurang besaran pajak yang wajib dibayarkan.
Kiai Cholil menjelaskan dana zakat yang dikelola Baznas maupun Lembaga Amil Zakat memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bukti bahwa zakat sejalan dengan tujuan belanja negara.
“Kita harus memproporsikan yang bayar zakat itu bisa dihitung sebagai pajak. Kenapa? Karena Baznas dan LAZ itu ada untuk mengurangi kemiskinan dan dipakai untuk kepentingan bangsa,” ujar dia.
Dengan integrasi tersebut, zakat yang telah ditunaikan umat Islam sekaligus dihitung sebagai pembayaran pajak kepada negara. Langkah ini diharapkan meringankan beban fiskal sekaligus mendorong optimalisasi potensi zakat nasional.
Selain mengusulkan reformasi kebijakan fiskal, MUI menegaskan pentingnya memperkuat peran Lembaga Amil Zakat di berbagai daerah. Optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak dapat sepenuhnya ditangani Baznas tanpa keterlibatan LAZ berbasis masyarakat.
Kongres yang mengusung tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat” juga merumuskan gagasan pembentukan Danantara Syariah Nusantara. Super holding ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia secara menyeluruh.
“Sehingga apa yang kita bayarkan sebagai zakat, sekaligus dihitung sebagai pembayaran pajak. Ini reformasi fiskal yang adil bagi umat Islam dan mendukung pembangunan nasional,” kata Kiai Cholil.
