BERTUAHPOS.COM — Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah kota akan menertibkan ASN yang meninggak pajak kendaraan dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh armada operasional pemerintah telah memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin. Pemko Pekanbaru bahkan menjadwalkan pemeriksaan berkala setiap tiga bulan sekali untuk memantau kepatuhan tersebut.
“Jangan sampai pemko mengajak masyarakat membayar pajak, tapi kendaraan yang digunakan oleh pemerintah sendiri justru menunggak pajak,” kata Wako Agung, Senin, 8 Juni 2026, di Pekanbaru.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan pemeriksaan secara ketat untuk mencegah adanya tunggakan pada aset daerah. Sanksi tegas akan diterapkan bagi unit kerja atau pejabat yang lalai dalam mengurus administrasi kendaraan.
Selain kendaraan dinas, pemko juga memverifikasi status pembayaran pajak kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN). Data menunjukkan masih ada pegawai yang menggunakan kendaraan dengan pelat nomor luar daerah tanpa klarifikasi jelas.
“Jika kendaraan jabatan atau kendaraan dinas belum menyelesaikan pajaknya, maka kendaraan tersebut tidak boleh langsung digunakan,” tegasnya.
Ada sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk penegasan aturan main di lingkungan pemerintah kota. Salah satu hukuman yang diterapkan adalah larangan penggunaan kendaraan dinas selama satu bulan penuh.
Larangan ini berlaku bagi pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut hingga kewajiban pajaknya lunas. Langkah represif ini diambil agar tidak ada celah bagi oknum untuk mengabaikan aturan perpajakan.
Selain itu, Agung menyebut, Pemko juga mulai mendata pemenuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kalangan ASN. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi kepemilikan rumah dinas maupun properti pribadi pegawai.
“Kami melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah rumah yang dimiliki pegawai pemko telah memenuhi kewajiban membayar pajak,” jelas Agung.
ASN yang masih memiliki tunggakan pajak properti akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Opsi hukuman yang sedang disiapkan melibatkan aspek finansial langsung dari penghasilan pegawai.
Salah satu tindakan tegas adalah penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga kewajiban terselesaikan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus mempercepat realisasi penerimaan negara.
“ASN dan pejabat pemko digaji dari pajak yang mampu melayani masyarakat,” tutupnya menekankan urgensi keteladanan birokrasi.
