BERTUAHPOS.COM — Rencana penyeberangan Dumai–Malaka mulai memasuki tahap kajian bisnis setelah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Parameswara Ferry Terminal.
Kerja sama ini diarahkan untuk mengukur permintaan penumpang, kebutuhan investasi, biaya operasional, potensi pendapatan, serta kesiapan infrastruktur sebelum kedua pihak mempertimbangkan pengembangan rute yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia tersebut.
Penandatanganan MoU itu berlangsung di Kantor Pusat ASDP pada 15 Oktober 2026 lalu. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk menilai kelayakan rute—bukan keputusan final—untuk memulai layanan penyeberangan internasional.
Menurut Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse, pengembangan konektivitas lintas negara perlu didukung perhitungan yang objektif. Perusahaan ingin mengetahui apakah peluang pasar dan kesiapan operasional dapat mendukung kelanjutan rencana tersebut, dengan tetap memperhatikan aturan di kedua negara.
“MoU ini menjadi langkah awal bagi ASDP dan Parameswara Ferry Terminal untuk mengevaluasi potensi lintasan Dumai-Malaka secara menyeluruh,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Minggu, 17 Oktober 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang pengembangan konektivitas didukung oleh kajian yang objektif, mulai dari potensi pasar, kesiapan operasional, hingga kelayakan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di kedua negara,” ujar Rio.
Dalam kajian komersial, kedua pihak akan mengumpulkan dan bertukar data untuk memperkirakan permintaan layanan. Proyeksi lalu lintas penumpang menjadi salah satu unsur yang akan diperiksa guna memberikan gambaran tentang potensi pasar penyeberangan Dumai-Malaka.
Perhitungan bisnis tidak berhenti pada jumlah calon penumpang. ASDP dan Parameswara Ferry Terminal juga akan menganalisis kebutuhan investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, serta indikator kelayakan usaha untuk menyusun gambaran finansial rute tersebut.
Hasil perhitungan itu akan menjadi bagian dari penilaian terhadap model bisnis yang dapat diterapkan. Kedua pihak juga akan mengembangkan alternatif skema kerja sama sebagai bahan evaluasi sebelum menentukan apakah rencana pengembangan layak diteruskan.
Rio menilai kerja sama tersebut memberi ruang bagi ASDP dan Parameswara Ferry Terminal untuk menggabungkan pengalaman serta kemampuan masing-masing dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan. Ia berharap kajian yang disusun dapat memberikan dasar yang jelas untuk menentukan keputusan selanjutnya.
“Kolaborasi ini membuka ruang bagi kedua pihak untuk menyatukan pengalaman dan kapabilitas dalam mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan pengembangan rute. Kami berharap kajian yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kelayakan lintasan, sehingga keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya dapat didasarkan pada kesiapan dan manfaat yang jelas bagi para pihak maupun masyarakat,” tambah Rio.
Selain aspek finansial, kesiapan fisik dan operasional juga menjadi perhatian. Kajian mencakup kondisi serta kesiapan infrastruktur pelabuhan di Dumai dan Malaka, aspek teknis layanan penyeberangan, dan kebutuhan operasional yang berkaitan dengan pengembangan rute internasional.
Aspek hukum menjadi bagian lain yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi. ASDP dan mitranya akan menelaah regulasi serta persyaratan perizinan lintas negara, disertai koordinasi dengan otoritas terkait di Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi tahapan yang diperlukan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan pengembangan tidak hanya bertumpu pada peluang komersial, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan dan pemenuhan aturan. Hasil kajian akan menjadi rekomendasi bagi kedua pihak dalam menilai langkah yang dapat diambil berikutnya.
ASDP secara tegas menyatakan MoU tersebut belum mengikat perusahaan untuk merealisasikan pembukaan rute atau melakukan investasi. Artinya, penyeberangan Dumai-Malaka masih berada dalam tahap penjajakan dan belum dapat dipastikan kapan layanan akan beroperasi.
Keputusan lanjutan akan mempertimbangkan hasil studi pasar, proyeksi penumpang, kesiapan pelabuhan, kebutuhan investasi, dan kelayakan finansial. Seluruh aspek itu akan digunakan untuk menilai apakah pengembangan rute memiliki dasar bisnis yang memadai sekaligus dapat memenuhi ketentuan di Indonesia dan Malaysia.
