Pertalite Naik Lagi, DPRD Riau Mulai Pesimis Target PAD Bisa Tercapai

Minggu, 25 Maret 2018 23:53
Pertalite Naik Lagi, DPRD Riau Mulai Pesimis Target PAD Bisa Tercapai

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mulai pesimis target PAD dari pajak BBM bisa tercapai. Pasalnya, pada Sabtu, 24 Maret 2018, pemerintah kembali menaikkan harga pertalite.

Baca: Waduh, Harga Pertalite Naik Lagi

Advertisement

“Daerah berpotensi gagal menerima bagian dari 70 persen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun ini. Padahal, target kita adalah Rp898 yang akan kita bagikan ke kabupaten/kota,” terang Noviwaldy kepada bertuahpos.com, Senin 26 Maret 2018.

Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Dedet ini mengatakan jika dirinya optimis untuk menargetkan jumlah pajak PBBKB mencapai Rp900 miliar.

Baca: Disperindag: Return Saja Pangan yang Tak Layak

“Kita menargetkan dapat Rp 900 miliar dari pajak bahan bakar ini. Hampir Rp 900 miliar, ya Rp 800-an sekian miliar,” katanya beberapa bulan lalu.

Baca: Pemerintah Targetkan Rp 900 Miliar PAD dari Pajak Bahan Bakar

Dedet kemudian menuding pemerintah bermain aman dan mengorbankan daerah ketika menaikkan harga BBM. Dikatakan Dedet, pemerintah pusat hanya ingin bermain ‘aman’ dengan menaikkan harga BBM, sementara daerah harus rela kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena harus memangkas pajak agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak mencekik rakyat.

“Di tengah usaha kami mengendalikan situasi harga bahan bakar dan pasokan bahan bakar premium, Pertamina malah menaikkan kembali untuk kedua kalinya harga dasar pertalite. Kemudian memaksa daerah untuk menurunkan pajaknya agar keuntungannya tidak berkurang,” jelas Dedet kepada bertuahpos.com, Minggu 25 Maret 2018.

“Nah, ketika berhasil situasi jadi kusut maka perhatian tertuju pada kami dan pertamina mengambil kesempatan menaikkan harga BBM sehingga pemerintah pusat aman dan naiknya tak terasa,” tambahnya.

Dilanjutkan Dedet, dirinya jadi teringat ketika pemerintah menaikkan BBM dengan cara mengurangi pasokan. Kemudian, pemerintah berkilah jika kekurangan pasokan tersebut disebabkan adanya Pilkada, karena ada kepala daerah yang memiliki SPBU.

“ini seperti cara cara intelijen dan bermain bilyar politik. Saya harus banyak menuntut ilmu ke Pertamina dan BPH Migas cara menaikkan harga tapi yang disalahkan orang lain. Tembak bola 7 masuk bola 15,” sindir Dedet.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kenaikan harga BBM non subsidi di beberapa daerah mulai diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB tadi malam, tanggal 24 Maret 2018. Jika harga Pertalite di Riau Rp8.000 perliter, saat ini harganya mejadi Rp8.150 perliter. (bpc2)