BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau membutuhkan regulasi yang kuat dan jelas terkait investasi. Kondisi ini sangat menentukan pergerakan iklim investasi pengusaha-pengusaha di Riau.
Sekjen Apindo riau Peri Akri meyakini ada situasi yang menggelitik dan perlu jadi perhatian pemerintah. Salah satu kepala daerah Provinsi Riau sebelumnya, sangat aktif membawa investor untuk mengelola sumber daya alam di Riau. Namun persoalannya, tidak ada SDM yang memungkinkan, dan bisa dikelola investor baru.
“CPO kita misalnya, 60 persen sudah dikontrak dengan negara asing. Investasi mana lagi yang akan di kelola,” ujarnya, Senin (23/02/2014).
Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, sempat mengutarakan bahwa lahan basah terjadinya korupsi yakni ada hubungan khusus antara pemerintah dan pengusaha, saat berbicara potensi korupsi daerah di Riau dalam penyampaian materi strategi pencegahan korupsi dan iklim investasi.
Kepada Bibit Peri mengakui hal itu. Bahwa Riau sangat kaya potensi, namun mudah terjerat hukum karena ada praktek-praktek korup dalam relgulasinya. Iklim investasi Riau butuh kepastian hukum berinvestasi yang sehat. Iklim investasi butuh keamanan.
“Begitu strategisnya Riau ini untuk sarana investasi. Aset negara di Riau sangat luar biasa,” tambahnya.
Dia juga tidak menampikkan bahwa praktek-praktek tidak sehat, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Artinya keduanya sama-sama terlibat dalam lingkaran korp. “Bagaimana tidak. Regulasinya rumit. Sementara pengusaha butuh kemanan investasi,” sambungnya. Tidak heran jika Apindo menilai kebijakan ini membuat suasana tidak kondusif.
Dia mengaku bahwa saat ini terjadi pergeseran titik fokus terhadap usaha sumber daya alam di Riau, hanya karena persoalan regulasi yang tidak kuat. “Membingungkan. Pengusaha tak tahu harus berbuat apa,” tambahnya. (melba)
