BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelepasan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia [CPI] ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sejauh ini pemerintah daerah telah memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan dan kontrak kerja oleh PT PHR.
Hal tersebut diungkapkannya pada acara Kunker Panja Migas Komisi VII DPR RI dalam rangka Pembahasan Blok Rokan di Provinsi Riau yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa 9 Maret 2021.
“Kami saat ini sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk keperluan saat masa alih kelola yang akan dilakukan pada Agustus 2021 mendatang,” kata Syamsuar.
Selanjutnya, dijelaskan Syamsuar, Pemprov Riau juga sudah mempersiapkan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerjasama bisnis selaku vendor atau kontraktor di semua sektor, baik operator maupun jasa penunjang.
“Kami menekankan pada PT PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina,” ungkapnya.
Syamsuar menambahkan, hal lain yakni menyelesaikan permasalahan lahan, aset limbah lingkungan Chevron dan kontrak lainnya secara komplek dan komprehensif.
“Penyerahan beberapa aset CPI atau barang milik negara lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Riau,” jelasnya.
Syamsuar juga menekankan agar pemberdayaan BUMD dan perusahaan lokal, diharapkan agar tim pengadaan barang dan jasa PT PHR berkedudukan di Pekanbaru. Untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Riau dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta semua pihak terkait.
Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan B to B, Gubri mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Pusat terhadap BUMD dan perusahaan lokal secara langsung.
Dia menambahkan, dalam alih kelola ladang minyak Blok Rokan, dia menginginkan agar putra daerah yang mempunyai kompetensi untuk posisi penting dalam dewan komisaris dan direksi di PT PHR harus mendapat perhatian.
“Selain itu, kita juga minta diperhatikan pengusaha lokal dan masyarakat tempatan yang memiliki kemampuan dalam kegiatan jasa penunjang migas,” ujarnya.
Pemprov Riau sebut Gubri, siap untuk membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi pengalihan Blok Rokan. Serta ia juga berharap supaya pelaksanaan realisasi PI 10 persen dari PT CPI tidak terlalu lama.
“Dengan persiapan yang telah dilakukan, kami tentunya berharap produksi migas bisa maksimal di tangan PT PHR, sebab kita ketahui bahwa sekarang kondisi masyarakat sangat bergantung pada minyak dan gas yang ada di Riau,” pungkasnya. (bpc2)
