PEKANBARU — PT Bumi Siak Pusako (BPS) berpotensi akan mengalami kerugian yang semakin membengkak jika distribusi minyak beku (congeal) tetap dilanjutkan menggunakan moda trucking dan barging yang memakan biaya lebih mahal.
Hasil RUPS PT BSP pada Senin, 30 Juli 2025, mengungkap perusahaan plat merah kebanggakan Kabupaten Siak itu merugi hingga Rp238 miliar. Menurut informasi yang diterima Bertuahpos, kerugian itu baru akumulasi sepanjang 2024—sejak awal sistem distribusi moda trucking dan barging itu diberlakukan.
Faktanya, sistem distribusi seperti itu masih berlangsung hingga pertengahan tahun ini. Dengan kata lain, potensi kerugian yang akan ditanggung PT BSP sampai akhir 2025 bisa mencapai Rp300 miliar lebih. Bupati Siak Afni, juga setuju perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap direksi dan manajemen di tubuh PT BSP.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami selaku pemegang saham utama. Meski tetap ada dividen dari saldo laba ditahan sesuai UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 70, kami mendesak dilakukan pembenahan secara bertahap dan terukur, baik dari sisi manajemen maupun SDM,” ujarnya, Selasa, 1 Juni 2025.
Kerugian PT BSP tahun 2024 terutama disebabkan oleh gangguan operasional di Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru (CPP). Salah satu penyebab utamanya adalah pembekuan minyak dalam pipa tua yang mengalami korosi, memaksa perusahaan mengalihkan pengangkutan minyak mentah melalui moda trucking dan barging yang lebih mahal.
Selain itu, terbatasnya kapasitas tangki penyimpanan (storage tank) juga memperparah kondisi, karena tidak mampu menampung seluruh hasil produksi. Penurunan harga minyak dunia juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dari asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 85,91 per barel, realisasinya hanya mencapai rata-rata USD 77,90 per barel.
Meski mengalami kerugian, produksi minyak mentah PT BSP menunjukkan tren positif. Perusahaan berhasil meningkatkan produksi hingga 8.000 barrel per hari di akhir 2024 melalui kegiatan pemboran 11 sumur eksploitasi baru. Capaian ini diapresiasi oleh pemerintah pusat sebagai kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
Dari sisi pembagian keuntungan, PT BSP tetap membagikan dividen dari saldo laba ditahan sebelumnya, termasuk kepada Pemkab Siak sebesar Rp21 miliar. Namun, Afni menegaskan bahwa capaian itu belum cukup.
“Kami tidak puas hanya dengan dividen. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen mutlak diperlukan. Ini juga menjadi aspirasi dari pemegang saham lainnya. Kami yakin BSP masih memiliki masa depan cerah jika ditata dengan lebih baik,” tegasnya.
Pihak manajemen PT BSP, melalui Iskandar, memaparkan langkah-langkah strategis menghadapi tahun 2025. Dalam jangka pendek, akan dilakukan efisiensi operasional dan evaluasi biaya transportasi minyak mentah. Untuk jangka menengah, perusahaan akan mempercepat pembangunan pipa minyak menuju Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan target penyelesaian 17 bulan.
“Untuk jangka panjang, kami berencana melakukan peremajaan fasilitas produksi secara bertahap dan eksplorasi sumber-sumber minyak baru guna meningkatkan cadangan dan volume produksi,” ungkap Iskandar.
Adapun struktur kepemilikan saham PT BSP terdiri dari Pemkab Siak (72,29%), Pemprov Riau (18,07%), Pemkab Kampar (6,02%), Pemkab Pelalawan (2,41%), dan Pemko Pekanbaru (1,21%).***
Simak berita lainnya tentang Energi
