BERTUAHPOS.COM, TEMBILAHAN – Permasalahan Intrusi Air Laut terus menghantui perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya petani kelapa. Intrusi air laut mengakibatkan banyak lahan warga yang tenggelam menjadi laut maupun buah kelapa yang tercemar karena asinnya air laut.
Untuk mengatasi hal itu seluruh pihak baik pemkab Inhil, pemprov riau, hingga Legislatif Inhil baik di kabupaten, provinsi maupun pusat untuk bersatu padu. Hal itu diperlukan karena dana penanggulangan akibat intruksi laut ini sangat besar. Dan diperlukan sharing budget antar pemkab, pemprov dan pusat nantinya.
Hal itu disampaikan oleh Kadisbun Riau, Drs H Zulher MS, pada saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Inhil di Ruang Multimedia Disbun Riau. Zulher menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak bisa oleh Pemkab Inhil dan Pemprov Riau.
“Salah satu yang harus kita bangun sekarang ini adalah pemecah gelombang dalam bentuk tanggul. Jika kita tidak melakukannya maka petani kelapa yang ada di Inhil akan kehilangan lahannya. Dan Disbun Riau siap membantu Pemkab Inhil untuk mengatasi hal ini,†ujar Zulher.
Seputar permasalahan dana yang begitu besar, menurutnya harus ada campur tangan pemerintah pusat. Untuk hal itu, dia menyatakan bahwa dapat difasilitasi oleh anggota DPR RI asal Riau. Untuk anggaran dana APBD Riau, dia menyatakan dapat juga diperjuangkan oleh Anggota DPRD Riau Dapil Inhil.
“Dilema kita dalam pembangunan itu ada di anggaran. Khususnya kita di Disbun Riau, dananya sangat kecil dan harus dibagi ke seluruh kabupaten/kota. Untuk itu, jika anggota DPRD Riau dapil Inhil mau membantu memperjuangkan bantuan untuk petani kelapa di Inhil tersebut mungkin itu lebih baikâ€tambah Zulher.
Kedatanggan anggota Komisi II DPRD Inhil itu berkaitan dengan permasalahan intrusi air laut yang telah banyak menggerus lahan masyarakat dan juga merusak hasil buah kelapanya.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi,menyatakan aspirasi masyarakat terhadap permasalahan ini sangat besar. Dia menyatakan diperkirakan pantai yang rusak akibat intrusi air laut mencapai 1.500 km. Namun alat yang selama dikerahkan hanya 5 buah eskavator dan tahun ini dianggarkan oleh pemkab Inhil sebesar 10 unit alat.
“Alat berat ini hanya bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu panjang diperlukan tanggul yang permanen. Untuk itu kita konsultasikan masalah ini ke Disbun Riau sebagai stake holder bidang perkebunan untuk mencari Solusi apa yang tepat untuk masyarakat tersebut†ucap Junaidi.
Zulher juga menambahkan bahwa tiap tahun bantuan terus bergulir ke Inhil. Namun besarannya menurutnya disesuaikan dengan anggaran Disbun Riau.
“Kita pengennya bantuan yang diberikan itu mendasar seperti alat berat untuk perbaikan tanggul, trio tata air atau yang lainnya. Namun bantuan itu cukup besar anggarannya. Dan kita memang sampai sekarang belum memberikan bantuan tersebut. Nanti kita coba koordinasi dengan Disbun Inhil dan juga anggota DPRD Riau dapil Inhil untuk merembukkan prioritas bantuan seperti apa yang akan kita anggarkan.†tandasnya. (rls/ syawal)
