Ada dua persoalan utama yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM jenis biosolar di Riau. Pertama, kuota tahun 2022 dikurangi. Kedua, tak ada pengawasan, sehingga penyaluran BBM solar bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Sedangkan, pegusulan penambahan kuota untuk Riau, masih akan menunggu Gubernur Riau Syamsuar rapat dengan Forkopimda.
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemprov Riau masih akan melakukan pertemuan secara khusus dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [Forkopimpd] untuk membahas soal kelangkaan BBM jenis biosolar di Provinsi Riau. Kapan pertemuan ini akan digelar? hingga kini belum ada kepastian. Sedangkan di Pekanbaru, hampir seluruh SPBU dipadati oleh kendaraan roda empat dengan antrean yang panjang.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, sudah melaporkan kepada Gubernur Riau Syamsuar, terkait hasil rapat dengan Pertamina dan pihak terkait pada pekan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut memang diketahui bahwa kelangkaan solar bersubsidi di Riau diakibatkan berkurangnya kuota BBM jenis itu, di tahun 2022 ini. “Hasilnya sudah kami laporkan ke Pak Gubernur,” terangnya, Senin, 14 Maret 2022 di Pekanbaru.
Secara garis besar, pertemuan tersebut menghasilkan 2 solusi. Pertama, bagaimanapun kuota BBM jenis solar di Riau harus ditambah. Kedua, perlunya ada pengawasan dari pihak-pihak terkait yang dilakukan secara melekat di SPBU, agar kendaraan-kendaraan yang tidak memenuni syarat takn boleh ikut antre di loket pengisian biosolar.
SF Hariyanto menyebut, hasil rapat ini lah nantinya yang akan dibawa oleh Gubernur Riau dalam pertemuan khusus dengan Forkopimda. Termasuklah, membahas bagaimana teknis untuk pengajuan penambahan kuota, hingga mekanisme pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak terkait. Dengan kata lain, untuk sementara ini, antrean panjang di SPBU tetap masih akan terjadi hingga penambahan kuota BBM jenis biosolar, benar-benar akan ditambah.
“Temasuk untuk pengawasan melekat di SPBU teknisnya akan dibicarakan, di sana nanti teknisnya dengan Pak Kapolda. Bisa saja perwakilan setiap Polsek akan mengawasi langsung di setiap SPBU. Yang jelas, kuota dari tahun 2021, untuk tahun ini berkurang sekitar 9%” jelasnya.
Sekdaprov Riau menegaskan, dari hasil pertemuan lalu, bahwa terkait rencana usulan penambahan kuota BBM jenis solar bersubsidi, harus diikuti dengan dasar yang kuat. Termasuk langkah-langkah pengawasan yang sudah dilakukan di daerah. “Artinya memang lebutuhan masyarakat kita terhadap BBM jenis ini memang meningkat. Atas dasar itu lah nanti, yang akan kita ajukan penambahan ke BPH Migas,” tuturnya.
Alasan Pertamina melakukan pengurangan kuota BBM Solar, kata SF Harianto, Pertamina berharap penggunaan BBM masyarakat berpindah dari solar ke BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex. Namun, karena harga BBM jenis itu sangat tinggi, membuat masyarakat enggan untuk menggunakannya.
Hal sama juga diusulkan oleh organisasi pengusaha dari Hiswana Migas meminta meminta agar jatah kuota BBM biosolar bersubsidi di Riau tahun 2022 direvisi. Kuota yang telah ditetapkan itu dianggap tidak cukup dengan tingginya perminyaan masyarat terhadap BBM jenis itu. Di tahun 2022, jatah kuota BBM jenis solar untuk Riau sebanyak 794.787 kiloliter. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 9 persen jika dibandingkan kuota di tahun 2021 lalu, yakni sebanyak 824.000 kiloliter.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana Negara mengatakan, pihaknya memang berharap kelangkaan BBM biosolar bersubsidi di Riau tidak semakin mengkhawatirkan masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ditawarkan yakni merevisi jatah kuota BBM untuk Riau.
“Mau tidak mau, kami sudah lakukan juga edaran itu sesuai dengan ketentuannya. Tapi kan itu tak juga bisa menyelesaikan masalah. Karena masalahnya kuota ini yang jadi problem. Memang kuota ini,” sebutnya dalam pertemuan bersama Pemprov Riau pada, 10 Maret 2022 di Pekanbaru.
Namun, faktanya tidak demikian, lantaran harga yang sangat tinggi. Sehingga membuat masyarakat rela antre panjang di loket pengisian BBM jenis biosolar. “Masyarakat itu lebih suka antre, tapi yang penting murah. Tapi kita perlu sosialisasi ke depan mudahan ini cepat dilaksanakan,” tutupnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada Pertamina untuk mempercepat proses pendistribusian BBM di daerah-daerah perbatasan di Riau. “Daerah perbatasan jadi krusial. Kalau pengirimannya cepat, diharapkan bisa mempercepat pengisian bahan bakar sehingga bisa mengurai kemacetan,” terangnya. (bpc2)
