BERTUAHPOS.COM, KAMPAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar diduga belum membayarkan premi BPJS Kesehatan para perangkat desa se Kabupaten Kampar.
Fakta ini terungkap setelah salah seorang perangkat desa dari Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan saat berobat di rumah sakit, Senin 3 Juli 2023.
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kampar, Andra Maistar.S.sos menceritakan, salah seorang perangkat desa yang bertugas di Kantor Desa Tarai Bangun berniat untuk berobat di rumah sakit yang ada di Pekanbaru.
Perangkat desa ini sempat mengatri dari subuh hingga siang hari. Namun saat nomor antrianya dipanggil, ternyata perangkat desa tersebut tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan alasan premi BPJS Kesehatannya menunggak.
“Hari ini, sejak subuh tadi, perangkat desa kami mengantri di rumah sakit, sampai siang, ketika nomor antrianya dipanggil, ternyata tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena premi BPJSnya belum dibayarkan,” kata Andra yang juga Kepala Desa Tarai Bangun ini.
Pihaknya berharap persoalan ini bisa segera dicarikan solusinya dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab ada ribuan perangkat desa se Kabupaten Kampar terancam tidak bisa lagi mempergunakan BPJS Kesehatannya untuk berobat selama premi BPJS tersebut belum dibayarkan oleh Pemkab Kampar.
“Kami mohon kepada bapak Pj Bupati Kampar mencarikan solusinya, agar perangkat desa yang saat ini sedang sakit dan ingin berobat menggunakan BPJS bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik di rumah sakit,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus mengaku belum mengetahui dan belum mendapatkan laporan terkait persoalan tersebut dari dinas terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar.
Namun dirinya berjanji akan menindaklanjuti laporan ini kepada dinas terkait agar segera dicarikan solusinya. Jika memang belum dibayarkan, dirinya meminta agar dinas terkait segera membayarkan premi BPJS Kesehatan bagi para perangkat desa tersebut.
“Saya belum dapat informasi masalah BPJS ni, coba nanti saya tanyakan ke dinas terkait, seperti apa sebenarnya ini, apa kah memang belum dibayar, atau gimana, saya belum dapat laporan, nanti saya cek dulu lah,” kata Firdaus berjanji akan menindaklanjuti persoalan BPJS Kesehatan untuk para perangkat desa ini. (***)
