BERTUAHPOS.COM — Menkopolhukam Mahfud Md tutur berkomentar terkait isu adanya intervensi istana yang meminta diloloskannya Partai Gelora dalam seleksi di di KPU.
Jika memang itu benar, kata Mahfud, maka KPU sangat bodoh karena telah mau diintervensi oleh pihak luar.
Hal itu terkait tudingan KPU meloloskan Partai Gelora karena permintaan Istana. “KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi,” katanya, Jumat, 13 Januari 2023.
“Kan undang-undang katakan dia (KPU) independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh Pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya,” katanya.
Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada 11 Januari 2023.
Dia membawa empat bukti KPU yang memaksakan Partai Gelora harus lolos.
Hadar saat itu menyampaikan bukti percakapan instruksi Ketua KPU Hasyim Asy’ari ke KPU daerah di aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
Ketika Hadar menyinggung ada intervensi Istana dan Kemenko Polhukam, RDPU itu langsung dibuat tertutup untuk umum oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
“Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan Istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, ‘Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk’. Saya telepon, hanya itu saja,” ungkap Mahfud.
Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno. “Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab ‘Tidak Pak, tegak lurus’,” ungkap Mahfud.
Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan. “Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi,” jelas eks ketua MK itu.
Mahfud menyebut ia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
“10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya ‘Pak partai saya tidak masuk’. Kenapa? ‘Ada pesanan dari ini’. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu,” ungkap Mahfud.
Apabila Hadar Nafis Gumay memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, yang bersangkutan harus membuktikannya.
“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul Bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk,” ungkap Mahfud.
Dia pun menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPU. “Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?” kata Mahfud.***
