RSUD Arifin Achmad Dinyatakan Telah Sesuai Prosedur Rawat Pasien Terdakwa Kasus Investasi Bodong Agung Salim

Kamis, 06 Januari 2022 04:37
RSUD Arifin Achmad Dinyatakan Telah Sesuai Prosedur Rawat Pasien Terdakwa Kasus Investasi Bodong Agung Salim

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Plt Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Wan Fajriatul mengatakan dirinya telah memberikan penjelasan di hadapan pengadilan terkait surat keterangan kondisi kesehatan terhadap terdakwa investasi bodong yang juga pimpinan Fikasa Grup Agung Salim.

Pihak RSUD Arifin Achmad dinyatakan telah menjalankan prosedur penanganan pasien secara benar sesuai dengan hasil rekam medik dari tim dokter yang menangani pasien tersebut.

Di hadapan pengadilan, Wan Fajriatul menjelaskan secara rinci kronologis awal bagaimana mereka harus memberikan perawatan kepada pasien yang ternyata juga seorang terdakwa kasus investasi bodong senilai Rp84,9 miliar itu.

“Dalam fakta persidangan semuanya sudah kami sampaikan, termasuk hasil rekam medik terhadap pasien atas nama Agung Salim. Pihak majlis hakim bisa menerima penjelasan kami,” tuturnya didampingi Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Darmadi.

Baca: Firdaus Minta ASN Nyumbang untuk Masyarakat PPKM Level 4 di Pekanbaru

Dia menambahkan, di persidangan dijelaskan secara rinci kronologi awal bagaimana pasien atas nama Agung Salim masuk rumah sakit. Pasien tersebut masuk pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah dilakukan pemeriksaan gula darah pasien sangat tinggi sehingga perlu dilakukan perawatan.

Pasien tersebut dirawat selama tiga hari. Pada tanggal 29 Desember 2021 hasil rekam medis menyatakan bahwa kondisinya normal dan sudah diperbolehkan pulang. Pasien pun ketika itu. Namun pada saat itu, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru datang menjemput pasien.

Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan resume medis terdakwa Agung. Setelah itu, Tim JPU kemudian membawa terdakwa untuk diperiksa di RSD Madani Pekanbaru.

Dari situ, Wan baru tau ada tahanan Rutan yang dirawat di rumah sakit yang dipimpinnya. Lalu, dia pun memanggil semua staf bagian pelayanan untuk menjelaskan kondisi Agung saat itu.

Sementara Yan Dharmani menambahkan, jika terkait proses administrasi permohon izin bantar berobat terdakwa dari majelis hakim PN Pekanbaru itu, bukan wewenang RSUD AA. Seharusnya, dokumen izin bantar hakim itu dibawa oleh pihak Rutan dan ditunjukkan ke pihak RSUD AA.

“Pada saat mereka (Rutan-red) mengantarkan, memang tidak ada dokumen (bantar-red) itu. Sementara pihak RSUD kan awam soal itu, kecuali ditunjukkan,”terangnya.

Terkait adanya penolakan pihak RSUD AA memberikan rekam medis ke Tim JPU, Yan mengatakan jika hal itu telah ditunjukkan kepada majelis hakim saat persidangan. Hakim juga sudah menanyakan langsung kepada dokter yang menangani Agung.

Setelah memberikan penjelasan rinci kepada majlis hakim, dengan demikian pihak RSUD Arifin Ahmad tidak terlibat apapun terkait kasus hukum yang menjerat terdakwa. “Artinya kami tidak ada kongkalikong dengan siapapun,” tambahanya.

Seperti ramai diberitakan, RSUD Arifin Ahmad, diduga telah bekerjama dengan terdakwa kasus investasi bodong senilai Rp84,9 Miliar di Pekanbaru, yang juga pimpinan Fikasa Grup, Agung Salim.

Terdakwa mendapat rekomendasi dari pihak RSUD Arifin Achmad untuk tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan sakit, dan dirawat di rumah sakit itu. Namun dari hasil pemeriksaan dokter pembanding, terdakwa Agung Salim bisa beraktivitas dengan normal, sehingga tidak dinyatakan sakit.

Akibatnya, Majelis Hakim Pengadilan Negri (PN) Pekanbaru, memanggil Plt Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad Wan Fajriatul, sebagai saksi atas kasus yang terjadi di RSUD Arifin Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, terdakwa kasus kasus investasi bodong senilai Rp84,9 Miliar di Pekanbaru, yang juga pimpinan Fikasa Grup, Agung Salim, tidak bisa mengikuti sidang di PN karena mendapatkan terdakwa dalam keadaan sakit.

Dokter yang menyatakan terdakwa Agung Salim sakit dan harus diopname. Dan akhirnya PN meminta keterangan pihak RSUD Arifin Ahmad, dalam hal ini Dirut RSUD akan dipertemukan dipersidangan dengan dokter pembanding yang ditunjuk JPU. Namun sayangnya jadwal yang harusnya dilaksanakan pagi, diundur sore nanti. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 19 Januari 2022 20:39

Teller Bank BRI Leluasa Bobol Rekening Nasabah, Pekan Depan Diadili

Teller Bank BRI ini sebelumnya leluasa membobol rekening 8 nasabah dengan nilai Rp1,2 miliar.

Rabu, 19 Januari 2022 20:33

Terjadi Panic Buying Beli Minyak Goreng, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Sidak Ritel Guna Cegah Penimbunan

Bahkan viral di media sosial emak-emak rela antre untuk membeli minyak goreng satu harga yang mulai diterapkan hari ini.

Rabu, 19 Januari 2022 17:06

Pemprov Riau Diminta Batalkan Penyertaan Modal Ke Jamkrida dan BRK

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Kantor Gubernur Riau pada, Rabu, 19 Januari 2022 di Pekanbaru. 

Rabu, 19 Januari 2022 17:03

Akhir Pekan Ini Mendagri Tito Karnavian ke Riau, Salah Satu Agendanya Tinjau Vaksinasi Massal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Rabu, 19 Januari 2022 16:09

Riau Sudah Berangkatkan 221 Jemaah Umrah dalam Tiga Kali Keberangkatan

Keberangkatan dilakukan pada tanggal 8, 10 dan 12 Januari 2022.

Rabu, 19 Januari 2022 14:54

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Orang Sunda, Saya Terusik dengan Ucapan Arteria Dahlan

Ridwan Kamil mengaku sangat risih dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Artieria Dahlan.

Rabu, 19 Januari 2022 14:38

Syamsuar Sebut Rata-rata 20 Perkara Hukum Dihadapi dalam Setahun

Jumlah perkara hukum yang relatif banyak, SDM kurang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:25

Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Berpotensi Jadi ‘Kota Hantu’

Rocky mengutip kegelisahaan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk membangun IKN Nusantara sebagian besar dari utang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:11

Edy Natar Khawatirnya Potensi Kepanikan Sosial, Daerah Jangan Pernah Sepelekan Covid Omicron

“Kalau kepanikan sosial ini terjadi nanti, akan mempengaruhi psikologis masyarakat kita.”

Rabu, 19 Januari 2022 12:52

Antisipasi Penyebaran Covid Omicron, Syamsuar Sebut PNS Tak Diizinkan ke Luar Daerah

Langkah ini dalam rangka upaya Pemprov Riau mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.