BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau hingga kini masih belum ajukan surat ke BPH Migas untuk meminta tambahan kuota BBM jenis biosolar. Kendalanya, masih ada beberapa data pendukung yang masih disiapkan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Evarefita mengatakan, setelah data-data pendukung tersebut selesai, surat permohonan untuk penambahan kuota biosolar itu, akan segera dikirim.
“Data-data pendukung tersebut akan digunakan untuk melengkapi surat permintaan penambahan kuota BBM jenis Solar di Riau. Sebab saat ini sedang terjadi kelangkaan solar di Riau akibat berkurang nya kuota dari Pertamina,” tuturnya.
Sementara itu, Eva melanjutkan, untuk kelengkapan data pendukung, pihaknya masih akan melakukan rapat dengan instansi terkait. Hasil rapat, lalu disampakan kepada Gubernur Riau. “Malam ini (tadi malam) akan kami melaporkan ke pak gubernur,” ujarnya.
Sekdaprov Riau SF Hariyanto mengatakan, data pendukung memang diperlukan sebagai landasan utama bagi BPH Migas untuk melakukan penambahan kuota BBM jenis itu.
Data-data pendukung itu, lanjutnya, tetap harus mendapat persetujuan dari Gubernur Riau. Barulah surat permohonan penambahan kuota BBM jenis biosolar untuk di Riau bisa diajukan.
Di tahun 2022, jatah kuota BBM jenis solar untuk Riau sebanyak 794.787 kiloliter. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 9 persen jika dibandingkan kuota di tahun 2021 lalu, yakni sebanyak 824.000 kiloliter.
Menurut organisasi pengusaha dari Hiswana Migas meminta meminta agar jatah kuota BBM biosolar bersubsidi di Riau tahun 2022 direvisi. Kuota yang telah ditetapkan itu dianggap tidak cukup dengan tingginya permintaan masyarat terhadap BBM jenis itu.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana Negara mengatakan, bahwa setiap SPBU di Riau sudah menyediakan loket khusus untuk BBM jenis dexlite dan pertamina dex. BBM jenis ini yang diharapkan pihak Pertamina bisa menjadi solusi.
Namun, faktanya tidak demikian, lantaran harga yang sangat tinggi. Sehingga membuat masyarakat rela antre panjang di loket pengisian BBM jenis biosolar. “Masyarakat itu lebih suka antre, tapi yang penting murah. Tapi kita perlu sosialisasi ke depan mudahan ini cepat dilaksanakan,” tutupnya. (bpc2)
