BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menanggapi santai terkait sindiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut ‘pejabat harus beretika’.
Pernyataan ini keluar setelah ditanyakan ke Tito terkait tanggapannya soal ketidakhadiran Bupati Meranti M Adil dalam acara Rakor Gubernur Bupati/Wali Kota Camat dan Lurah se Riau pada Selasa, 8 November 2022, bahkan tidak menyertakan utusan dalam pertemuan itu. “Kami di sini semuanya lagi sibuk,” kata Adil.
Dia menambahkan, di saat yang sama dia harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Meranti dengan agenda pembahasan RAPBD 2023. Hal itu mengingat waktu pembahasan di Paripurna ini sangat mendesak.
Selain itu dia menyebut bahwa undangan yang dilayangkan bukan dari Mendagri, melainkan dari Gubernur Riau Syamsuar.
“Kita ada pembahasan di Paripurna hari ini, dan waktu kita sudah tidak banyak lagi untuk membahas anggaran 2023,” sebutnya.
“Itu kan acara Gubernur bukan acara Kementerian, jadi saya rasa lebih penting lagi untuk membahas anggaran di meranti ini, dan saya juga sudah ditelpon sama pihak kemendagri melalui ajudannya dan sudah saya jelaskan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan kekecewaannya setelah ditanya awak media soal ada satu kepala daerah di Riau yang tak hadir dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan lurah se-Riau di Hotel Grand Central Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa, 8 November 2022.
Diketahui, kepala daerah yang tak hadir dalam pertemuan penting ini yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti M Adil. Bahkan, dari Pemkab Kepulauan Meranti juga tidak mengutus perwakilan dalam acara ini.
Saya tak tahu kenapa dia tak hadir,” kata Tito Karnavian saat menjawab pertanyaan wartawan dalam sesi konferensi pers usai pembukaan acara tersebut
Tito kemudian memerintahkan kepada Gubernur Riau, Syamsuar untuk meminta klarifikasi dan mengecek lebih jauh kenapa Bupati Kepulauan Meranti tidak hadari dan tidak mengutus perwakilan. Padahal Rakor ini, menurut Mendagri sangat penting untuk percepatan – percepatan pelaksanaan pembangunan dan ekonomi daerah.
“Nanti tolong Pak Gubernur cek, saya juga minta kepada Irjen saya untuk cek kenapa nggak hadir,” sambungnya.
Menurut Tito, sebagai seorang pejabat dan kepala daerah, tetap harus menjunjung tinggi etika. “…kita ini punya etika. Daerah itu juga ada punya banyak kepentingan dengan Kemendagri. Pak Gubernur tolong dicek, dan saya nanti juga akan cek, kenapa dia (Bupati Meranti) nggak hadir,” sambungnya.***
