BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris menilai rencana terkait masa jabatan Presiden 3 periode mungkin akan sangat sulit untuk terwujud.
Sebab, menurutnya, mengenai masa jabatan Presiden 3 periode diatur dalam perundang – undangan jelas dan mengikat. Dengan kata lain, jika para elit politik tetap memaksakan kehendak, hal itu sama dengan pengkhianatan terhadap demokrasi di Tanah Air.
“Itu jelas mengkhianati demokrasi, dan harus melihat regulasi. Jika itu diwacanakan harus ditinjau ulang dan tidak bisa begitu saja,” katanya kepada Bertuahpos.com, Senin, 28 Juni 2021.
Dia menambahkan, demi pendewasaan politik, Indonesia harus banyak belajar dengan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara – negara maju, salah satunya Amerika Serikat.
Dia menilai, isu Presiden 3 periode disinyalir sengaja digulingkan oleh kelompok tertentu yang tujuannya untuk “mempertahankan kekuasan”. Padahal, hal itu adalah sebuah penistaan jalan demokrasi jika terus saja digulirkan.
Menurut Adil Haris, isu covid-19 jauh lebih penting untuk gulirkan ketimbang masalah jabatan Presiden 3 periode. Masalahnya, akibat wacana – wacana seperti ini, soal kasus penyebaran corona yang kian tinggi seolah menjadi poin yang dilupakan. Padahal ini juga tanggung jawab pemerintah terhadap upaya penyelesaiannya.
Baginya, sangat tidak etis jika para elit politik menganggap bahwa kekuasan adalah alat untuk mengatur rakyat secara serampangan, sedangkan peran penting penguasa dalam menjalankan amanah untuk mensejahterakan rakyat jadi terabaikan. (bpc2)
