BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang memotong gaji Tenaga Harian Lepas (THL).
Doni mengatakan kebijakan pemko ini terasa tidak wajar. Menurut dia, jika membutuhkan anggaran, pemko bisa memotong di pos lain, bukan gaji THL.
“Tidak wajar (pemotongan ini),” Kata Doni kepada bertuahpos.com, Selasa 28 September 2021.
Menurut Doni, gaji THL hanya berkisar Rp1,7 juta, per bulan. Ketika ada pemotongan 50 persen, maka yang akan THL dapatkan akan sangat sedikit.
“Gaji THL itu hanya Rp1,7 juta. Dipotong, apa yang mereka dapatkan lagi?” tambah dia.
Sementara, salah satu THL Pemko Pekanbaru yang enggan disebutkan nama dan unit kerjanya membenarkan ada pemotongan gaji ini. Dia mengatakan pemotongan dilakukan selama 4 bulan hingga akhir tahun 2021 nanti.
Menurut dia, secara normal, THL Pekanbaru mendapatkan gaji sekitar Rp1,5 setiap bulan. Lalu, ada pemotongan 50 persen ini, sehingga hanya separuh gaji normal yang dibawa pulang.
“Kami bawa pulang gaji itu hanya sekitar Rp700-an,” kata dia. (bpc4)
