BERTUAHPOS.COM — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta agar Presiden Joko Widodo [Jokowi] mengevaluasi kinerja beberapa menteri yang mengurus soal perekonomian negara.
Menurutnya, para menteri yang patut dievaluasi kinerjanya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kedua figur itu tak pernah muncul untuk memberikan keterangan ke publik, setelah Jokowi menetapkan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng.
Menurut Deddy, langkah evaluasi juga perlu dilakukan oleh Jokowi terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga tak muncul memberikan keterangan soal simpang siur pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah [CPO].
“Ini Pak Menko [Airlangga], Kemenperin [Agus], dan Kemendag [Lutfi] pada ke mana? Mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab,” katanya, Selasa, 26 April 2022.
Dia mengatakan Airlangga dan menteri terkait seharusnya hadir untuk mengemukakan secara langsung terkait informasi tentang kebijakan lanjutan yang diambil pemerintah setelah pernyataan Presiden Jokowi soal pelarangan ekspor CPO dan turunannya.
Menurutnya, Airlangga atau menteri yang ditugaskan harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan.
Dia berpendapat petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka ‘dikorbankan’ dalam kebijakan tersebut. Demikian juga pelaku industri sawit dari skala kecil dan besar ingin mengetahui sampai kapan pelarangan ekspor produk CPO dan turunannya itu.
Deddy menambahkan, dari laporan yang diterima, ketidakjelasan kebijakan ini sangat merugikan petani. Pasalnya, buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan.
Sementara itu, petani menderita kerugian karena harga tandan buah segar [TBS] yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka. Sedangkan pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng, hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti.
Apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan.
Deddy kemudian menyarankan agar pemerintah segera bikin kebijakan tata niaga yang baru. Mulai dari penetapan harga TBS, harga CPO, hingga harga minyak goreng curah dan kemasan.
Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah kembali menetapkan kewajiban pasok pasar dalam negeri (domestik market obligation/DMO) minyak goreng curah dan kemasan dengan mengatur rujukan harga keekonomian (DPO) atau harga eceran tetap (HET).
“Persoalan menentukan harga itu adalah persoalan hulu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Komponen pembentuk harga TBS, CPO, dan minyak goreng harus dirumuskan secara tepat dan benar,” terangnya.***
[bpc2]
