BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan pihaknya menargetkan panitia khusus (pansus) konflik lahan dapat rekomendasi kepada pihak terkait. Termasuk, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
“Tentu memberikan rekomendasi, sampai pencabutan HGU dan segala macam,” kata Agung kepada bertuahpos.com, Jumat 15 Oktober 2021.
Pansus konflik lahan perusahaan dan masyarakat ini sendiri nantinya akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, BPN, dan kejaksaan.
“Sehingga kalau tak semua, sebagian (kasus konflik lahan masyarakat dan perusahaan) bisa terselesaikan,” tambah dia.
DPRD Riau sendiri, lanjut dia, akan segera menggelar rapat paripurna untuk pembentukan pansus konflik lahan perusahaan dan masyarakat ini
Nantinya, setiap fraksi di DPRD Riau nantinya akan mengirimkan utusannya untuk menjadi anggota pansus ini.
Salah satu konflik lahan yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah antara PT Duta Palma Nusantara (DPN) dan masyarakat Kenegerian Kopah. (bpc4)
