BERTUAHPOS.COM — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memita agar Komisi Pemilihan Umum segera lakukan pemutakhiran, sinkronisasi dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia.
Menurut Moeldoko, upaya ini perlu dipercepat agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik, sehingga hasil Pemilu 2024 bisa termanipulasi.
”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah,” kata Moeldoko dalam webinar yang digelar KPU, Rabu, 1 Desember 2021.
Dia mengkhawatirkan dengan adanya data palsu yang dimainkan oleh oknum politik, malah akan menghantarkan orang-orang yang tidak mewakili rakyat menjadi pemimpin.
Kebijakan Satu Data Indonesia, sebelumnya telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019.
Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antar institusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.
“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga kunci menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI ini,” ungkap Moeldoko.
“Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” lanjutnya.
Moeldoko berharap, pengumpulan dan pemutakhiran data oleh KPU tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, namun juga untuk program-program pemerintah.
”KSP siap bekerjasama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” pungkasnya. (bpc2)
