BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — BEM Unri menuntut realisasi dari janji kampanye Syamsuar dan Edy Natar dalam rangka 3 tahun masa kepemimpinan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Permintaan ini disampaikan dalam dialog silaturahmi yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin, 21 Maret 2022.
Presiden Mahasiswa Unri Kaharuddin mengatakan mahasiswa menuntut janji kampanye itu dari berbagai hal, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan saat keduaya mencalonkannya diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau lalu.
Diantaranya tuntutannya, yakni pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, perbaikan kondisi ekonomi dan kemiskinan, perbaikan di sektor keagamaan, pariwisata dan pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi sikap Pak Gubernur yang telah bersedia memberi ruang kepada kami. Tapi kami juga punya beberapa catatan, salah satu yang kami sorot tentang kondisi pertumbuhan ekonomi Riau, sebagaimana diklaim pemerintah selama ini, namun pada kenyataannya hari ini, masih banyak masyarakat di Riau yang hidup miskin,” katanya.
Hal lain turut dipertahankan, yakni pengelolaan BUMD terhadap PI 10 persen yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masyarakat di Riau.
Selain itu, para mahasiswa ini juga menyoroti masalah kualitas pendidikan di Riau selama masa pemerintahan Syamsuar dan Edy Natar, terutama dari sisi kesejahteraan. “Kami tahu bagaimana mereka berjuang di pelosok daerah. Pendidikan yang baik itu belum sampai ke daerah, Pak,” kata Kaharuddin.
Hal lain yang juga tak luput dari perhatian mereka, yakni masalah pembangunan infrastruktur di pelosok daerah, sangat minim. Terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir.
Sementara dari sektor kesehatan, masalah yang dihadapi masyarakat Riau saat ini berkaitan dengan kepesertaan BPJS. “Iuran yang harus mereka bayar per bulan itu, sangat memberatkan walau hanya Rp35 ribu. Tapi mereka punya keluarga yang juga harus ditanggung BPJS-nya. Sementara, kalau tak ada BPJS mereka tak bisa berobat,” tutur Kaharuddin.
“Ini masalah ketidakmampuan masyarakat untuk iuran. Sedangkan nyawanya dipertaruhkan dengan administrasi. Saya harap, ini juga menjadi perhatian serius oleh pemerintahan,” terangnya.
“Belum lagi fasilitas lain di daerah pedalaman. Ada masalah sosial lain yang juga perlu diselesaikan oleh Pemprov Riau. Fasilitas kesehatan yang harus merata. Tenaga kesehatan di puskesmas di daerah sangat tidak memadai. Hingga fasilitas kesehatan harus cepat tanpa harus dirujuk ke Pekanbaru,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan seluruh aspirasi dari para mahasiswa sudah ditampung.
“Bersamaan dengan itu, mereka juga menyerahkan hasil kajian mereka mengenai berbagai persoalan yang disampaikan tadi. Ya kami lihat dulu lah, setelah itu baru akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Syamsuar juga menyebut, persepsi yang berbeda antara cara pandang pemerintah dan mahasiswa terkait persoalan-persoalan yang disampaikan, adalah hal biasa.
Oleh sebab itu, dia juga meminta agar mahasiswa memahami kondisi pemerintah saat ini, yang dihadapkan dengan berbagai persoalan lain yang tak kalah penting untuk diselesaikan. “Terkait soal kajian itu, nanti kami pelajari dulu,” sambungnya. (bpc2)
