BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau, Syamsuar, harusnya merangkul Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun. Bukan malah menunjukkan ketidak harmonisan dengan mendemosi pejabat yang berhubungan dengan Muflihun.
Hal ini dikatakan Pengamat kebijakan publik M Rawa El Amady, kepada Bertuahpos.com Senin 11 Juli 2022. Hal ini sekaligus menanggapi empat Kabag di lingkungan Pemprov Riau yang didemosi dari eselon III ke eselon IV akhir pekan lalu, yang disebut-sebut berkaitan dengan Pj Walikota Muflihun.
Empat Kabag yang di demosi tersebut yakni, Ade Rinaldi, adik kandung Muflihun, peserta terbaik Diklat PIM III, didemosi dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Retribusi Bapenda Provinsi Riau dan kabarnya akan digantikan oleh menantu Gubernur, Syamsuar.
Kemudian tiga Kabag di Sekretariat DPRD Riau, masing-masing Kabag Umum, Erick Oktavianda, menjadi Kasubbag TU di Dinas Ketahanan Pangan. Kabag Persidangan dan Produk Hukum, Samto, akan menjabat Kasi Pengujian UPT Dinas Lingkungan Hidup. Kabag Keuangan dan Perencanaan, Irwan Suriadi, menempati Kasi Pendidikan di UPT Cabang Dinas di Duri, Bengkalis.
“Ini menunjukkan indikasi ada hubungan yang tidak harmonis antara Syamsuar sebagai Gubernur Riau dengan Muflihun. Artinya, Syamsuar telah menjadikan Muflihun sebagai ‘lawan’,” ujar Rawa El Ahmadi.
Dikatakan Rawa, soal penunjukan Muflihun dan Kamsol sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar, tidak sesuai dengan selera Syamsuar, yang menjadi akar ketidak harmonisan keduanya, sama sekali bukan kuasa Syamsuar sebagai Gubernur, melainkan mutlak keputusan dari pemerintah pusat.
“Dengan kata lain, Gubernur Riau, Syamsuar, harus sadar bahwa posisinya sebagai Gubernur Riau hanya sebatas mengusulkan nama-nama kepada pemerintah pusat. “Tidak lebih dari itu,” kata Rawa El Ahmadi.
Sementara itu, kinerja Muflihun sebagai PJ Walikota Pekanbaru, sesuai dengan yang diarahkan Gubernur Riau, Syamsuar, saat melantik Muflihun, sebagai PJ Walikota Pekanbaru, serta cukup mendapat respek positif dari masyarakat.
“Soal penanganan banjir misalnya, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, di masa Muflihun terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, seperti normalisasi sungai-sungai, memperketat penanganan soal sampah dan lain-lain,” ujar Rawa.
Selain itu, kata dia, Muflihun termasuk berani menetapkan target-target apa yang harus diselesaikan selama menjadi Pj Walikota. “Kita nggak perlu sebut lah akan seperti apa nantinya, yang jelas masyarakat punya penilaian sendiri. Yang paling saya suka dia nggak mau tuh, berkantor di Tenayan Raya. Ngapain juga-jauh jauh ke sana, ngabisin waktu kan,” kata Rawa.
Lebih lanjut dikatakan Rawa El Ahmady, dengan kinerja Muflihun sekarang dan indikasi ketidak harmonisan yang ditunjukkan Gubernur Riau, Syamsuar, secara politis Syamsuar sangat dirugikan. “Secara politis, Pak Syam sudah pasti sangat dirugikan,” katanya.
Terlepas, benar atau tika, kata dia, apa yang dilakukan Syamsuar sudah sangat jelas mengindikasikan hubungan yang tidak harmonis antara dirinya sebagai Gubernur Riau, dengan Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru.
Artinya, Syamsuar telah menjadikan Muflihun sebagai ‘lawan’, dan akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan kepentingan politiknya untuk Pilgub Riau 2024.
“Nah, jika Pak Gubernur menganggap Pj Walikota sebagai ‘lawan’, tentulah Muflihun juga akan memposisikan Pak Syamsuar sebagai lawannya. Kenapa Syamsuar yang rugi, ya karena dia tidak akan mendapat dukungan politik dari kepala daerah. Sedangkan yang punya wilayah itu adalah Bupati atau Walikota. Provinsi ini kan nggak punya wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, rencana Syamsuar untuk maju di Pilgub Riau 2024 sudah dideklarasikan, dengan kata lain ‘hampir pasti’ Syamsuar akan kembali maju sebagai calon Gubernur Riau pada Pilgub nanti.
Seharusnya, kata Rawa, Syamsuar merangkul Muflihun dan kepala daerah lain secara khusus untuk kepentingan politiknya di 2024 mendatang. “Karena, dengan jabatan Syamsuar sebagai Gubernur sekalipun, nggak akan masuk ke masyarakat tanda ada dukungan kepala daerah. Yang punya massa itu kepala daerah,” terang Rawa.
“Jadi wajar, kalau mesin politik Syamsuar nggak jalan, karena kepala daerahnya dianggap sebagai musuh politik,” sebunya.***
