BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Aidil Haris mengatakan kisruh politik yang terjadi di internal DPRD Kota Pekanbaru sangat mungkin disusupi kepentingan politik dari eksekutif.
Sejak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru mengeluarkan rekomendasi memberhentikan Hamdani bergulir, hingga ditunjuknya Ginda Burnama dalam rapat paripurna secara lisan, mengindikasikan kemungkinan – kemungkinan tersebut.
“Maklum lah ya, apakah ada ‘main’ eksekutif dalam rangka pembahasan APBD Pekanbaru 2022, mungkin saja terjadi. Itu dugaan awal yang kini menjadi pandangan publik di balik kisruh yang terjadi di DPRD Kota Pekanbaru,” katanya saat dihubungi Bertuahpos.com, Sabtu, 6 November 2021.
Menurut Aidil, indikasi-indikasi seperti ini patut untuk ditelusuri secara mendalam mengingat hubungan antara Ginda Burnama dengan Walikota Pekanbaru Firdaus MT terbilang sangat dekat dan publik juga sudah mengetahui itu.
Sementara, masa jabatan Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru akan berakhir pada 2022, tentulah membuat kepentingan politik di internal DPRD Kota Pekanbaru kian sengit.
Meskipun, sejak awal publik juga sudah tahu bahwa polemik antara Hamdani dengan pimpinan serta anggota dewan lainnya sudah lama terjadi.
“Sejak awal juga sudah ada konflik dengan Hamdani. Namun memang Hamdani tetap kukuh dengan idealisnya. Nah, mungkin, bisa saja eksekutif ‘bermain’ di sini karena khawatir, kepentingan yang diinginkan eksekutif pada APBD 2022 bisa tidak terakomodir oleh Hamdani,” jelas Aidil Haris.
“Nah, tugas PKS sekarang sebisa mungkin tetap harus mempertahankan Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru,” tambahnya. (bpc2)
