BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mencatat sudah 125 kasus Karhutla terjadi dalam 6 bulan belakangan, atau selama 2023.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto rapat koordinasi satuan tugas pengendalian Karhutla Provinsi Riau dan kabupaten kota di Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu, 7 Juni 2023.
Dia menyebut, sejak awal tahun Karhutla sudah menjadi atensi, terutama pada jajaran pemerintah pusat, bahkan para pemimpin dunia. “Selama 6 bulan ini sudah ada 125 kali kejadian Karhutla,” tuturnya.
Baca:
Dengan demikian, Suharyanto menegaskan, bahwa persoalan Karhutla bukan semata-mata menjadi masalah yang harus ditanggung Riau, tapi telah menjadi perhatian semua pihak.
Beberapa menteri bahkan turut menjadikan upaya penanganan Karhutla sebagai hal yang prioritas, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Indonesia, selain kaya dengan sumber daya alamnya, di sisi lain untuk bencana kita juga lengkap. Bahkan seluruh bencana di dunia ada di Indonesia,” tuturnya.
“Dalam kurun waktu 6 bulan di tahun 2023, tercatat sudah ada 1.705 bencana melanda Indonesia. Karena kita masih baru meninggalkan musim hujan, saat ini banjir dan tanah longsor masih terjadi. Tapi Karhutla juga sudah terjadi sekarang,” sambungnya.
Saat ini, ada 6 provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya penanganan Karhutla. Adapun keenam provinsi tersebut, 3 berada di Sumatra, dan 3 lainnya berada di Pulau Kalimantan.
Baca:
Gubri Pertegas Karhutla di Area Perusahaan Bukan Tanggung Jawab Pemerintah
Ketiga provinsi di Sumatera yang masuk dalam provinsi prioritas penanganan Karhutla yakni Riau, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi. Sedangkan 3 provinsi lainnya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Suharyanto menambahkan, untuk kasus Karhutla yang kini menjadi antensi pemerintah, terjadi tidak hanya di 6 provinsi prioritas, tapi juga di daerah di luar itu. Misalnya, kata dia, pada tahun 2022, kasus karhutla tertinggi justru terjadi di NTT, termasuk Sumatera Barat.
Dengan fokus pemerintah dalam upaya penanganan Karhutla tidak hanya pada 6 provinsi prioritas tapi juga di daerah lain yang memang dianggap rawan terjadinya karhutla di tahun ini.***
