Kehadiran BPDPKS sejauh ini dianggap belum memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya petani sawit. Program-program yang dibentuk cenderung memberlakukan persyaratan rumit sehingga menyulitkan petani. Kalau tak ada manfaatnya, bubarkan saja!.
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Anggota DPR RI, Abdul Wahid menilai hadirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sejauh ini belum memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya para petani sawit.
Dia menyebut kehadiran BPDPKS hanya menguntungkan pengusaha, bukan petani. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program-program di lembaga itu, dengan memberlakukan syarat-syarat rumit sehingga sangat memberatkan petani sawit.
“Kalau program ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, sudah itu dibubarkan saja. Jangan ada potongan lagi. Karena potongan dari ekspor sawit itu kan ke petani dampaknya,” kata Wahid, Rabu, 23 November 2022.
Dia juga menyesalkan minimnya realisasi dana untuk petani melalui program-program yang ada, sehingga sebagian besar dana di BPDPKS justru dinikmati oleh pengusaha, bukan ke petani.
Dijelaskan, hingga tahun 2021, dana yang disalurkan BPDPKS sebesar Rp71 triliun, namun hampir semuanya dinikmati oleh perusahaan sawit, “…yang ke petani hanya Rp1 triliun saja,” kata dia.
Abdul Wahid juga menyayangkan tidak adanya program bantuan untuk petani di tengah petani sawit mengalami masa sulit, terutama saat pemerintah menghentikan ekspor beberapa bulan lalu.
Oleh sebab itu, dia berharap agar keberadaan BPDPKS bisa lebih membawa manfaat bagi petani sawit. Tak hanya bagi segelintir orang saja, tapi juga bagi seluruh petani sawit di Indonesia.
“Sebenarnya, petani itu baru bisa sejahtera kalau harga TBS-nya Rp2.500 sampai Rp3.000. Kita kan semangatnya, ingin mengentaskan kemiskinan dari sektor pertanian kelapa sawit. Kalau pungutannya itu malah jadi beban untuk petani ya ngapain. Hanya untuk mensubsidi pengusaha,” kata dia.***
