BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sederet persoalan yang harus menjadi fokus pembenahan pemerintah di Sumatera muncul dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru, Kamis, 30 Juni 2022.
Persoalan-persoalan tersebut harus dituntaskan dengan menjalin kerja sama yang kuat antar provinsi di Sumatera, yang mana sumatera sejauh ini merupakan gambaran umum kondisi daerah dengan pengaruh besar dalam pembangunan nasional, setelah Pulau Jawa.
Hal ini diungkapkan Gubernur Riau Syamsuar, sebagai tuan rumah dalam Rakorgub se-Sumatera 2022. “Dengan sumber daya yang ada, pulau sumatera dapat menjadi simpul pembangunan nasional setelah Pulau Jawa untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Dia menambahkan, dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan permasalahan – permasalahan pembangunan daerah di Pulau Sumatera, antara lain: Pertama, belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam.
Kedua, belum optimalnya integrasi konektivitas intra wilayah dan antar wilayah; dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Ketiga, belum optimalnya pengelolaan dan kualitas belanja APBD dan dana Otonomi Khusus Aceh.
“Keempat, masih tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara,” terangnya.
Selain itu, kelima, jelas Syamsuar, belum adanya pusat perdagangan komoditas (trading house) yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur perekonomian lokal.
Keenam, belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri.
Ketujuh, masih terdapatnya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal. Kedelapan, Tingginya potensi konflik pada kawasan perbatasan Natuna, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Terakhir, masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai khususnya pulau-pulau di perbatasan negara, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perdesaan dan perkotaan,” terangnya. (adv)
