BERTUAHOS.COM, PEKANBARU– Seperti yang diketahui Pemerintah mengeluarkan arahan kepada para pejabat untuk tidak menggelar rapat di hotel. Sebab hal ini dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Pihak perhotelan di Pekanbaru juga dibuat was-was. Pasalnya salah satu sektor yang memberi kontribusi buat perhotelan, sebab banyak dinas-dinas mengadakan kegiatan di sana.
Namun Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, pelaku usaha perhotelan tidak perlu khawatir. Sebab pihaknya tidak menelan mentah-mentah larangan pelaksanaan kegiatan di Hotel.
“Ini tetap kita evaluasi, sesuai kebutuhan dan kapasitas (kegiatan),” ujarnya kepada bertuahpos.com usai hadiri acara di kantor MDI, jalan Arifin Ahmad, Jumat (14/11/2014).
Kata Firdaus arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan penghematan, tetap ditanggapi. “Tentunya yang relevan juga. Kalau kegiatan kapasitasnya tidak bisa di Kantor ya di hotel. Tapi kalau rasanya cukup di kantor saja ya di kantor,” sebutnya.
Sambung Firdaus, sebagai daerah yang mengutamakan produk dan jasa Pemerintah tetap berkomitmen membuat kebijakan yang tidak merugikan pelaku usaha. “Tentu itu, nanti hotel tak tumbuh pula,” sebutnya.
Sebelumnya Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Riau Ondi Sukmara mengatakan, pihaknya akan melawan peraturan tersebut. “Itu belum dianggap pasti, kalaupun ada surat resmi seperti itu, haruslah berdasarkan Keppres. Selain itu, kalau itu terjadi, kita pasti akan menolak dan melawan hal tersebut,” ujar Ondi.
Pihaknya juga tidak akan terima sebuah kebijakan yang tidak jelas dasarnya. Apabila hal terjadi, maka akan mengakibatkan pengurangan pegawai di perhotelan. “Kalau perusahaan income berkurang, satu-satunya cara adalah
mengurangi pegawai. Bayangkan saja, kalau seluruh hotel di Riau atau Indonesia terjadi pembatasan maka berapa ratus ribu orang akan menganggur,” jelasnya. (Riki)
