BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Selama Tahun 2015, Ombudsman RI Perwakilan Riau menerima 201 pengaduan dari masyarakat. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 246 pengaduan.
Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri, kepada kru bertuahpos.com, Rabu (13/01/2016). “Mekanisme pengaduan dari yang datang langsung ke kantor kita, melalui email, fax, dan telepon,” sebutnya di kantor kerja Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Dari pengaduan masyarakat berdasarkan pemerintah daerah yang dilaporkan, paling banyak dilaporkan yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru. “Pemkot Pekanbaru paling banyak dilaporkan masyarakat. Jumlahnya mencapai 36 laporan atau 38 persen dari total jumlah pemerintah daerah yang dilaporkan. Di tempat kedua adalah Pemprov Riau, sebanyak 22 pengaduan atau 23 persen dan Pemda Siak dan Kampar masing-masing 9 pengaduan,” kata Ahmad.
Untuk Pekanbaru pengaduan dibidang pendidikan serta pelayanan publik di Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru. “Pendidikan ada 12 aduan kebanyakan saat tahun ajaran baru seperti ada pungutan yang tidak resmi dan Disdukcapil enam aduan sama persoalannya maladministrasi. Sisanya dikelurahan soal pertanahan, ada juga di Satpol PP dan BLH (Balai Lingkungan Hidup) masing-masing satu aduan,” katanya.
Sedangkan pada tahun 2014, Pemkot Pekanbaru berada diurutan kedua daerah yang paling banyak diadukan masyakat. Di bawah Pemda Rokan Hilir (Rohil). “Sedangkan Rohil sedikit hanya ada dua pengaduan, padahal tahun lalu tertinggi,” sebutnya. Untuk itu Ahmad berharap pemerintah daerah yang paling banyak diadukan publik agar komitmen membenahi pelayanan kepada masyarakat.
Lanjut Ahmad, dari 201 laporan Ombudsman RI perwakilan Riau berhasil menyelesaikan 107 pengaduan atau 53 persen dari total pengaduan. “Sisanya ada yang kita tutup maksudnya beberapa aduan kita limpahkan ke Ombudsman pusat, terus ada yang dicabut pelapor serta bukan kewenangan kita. Selebihnya masih kita tindak lanjuti, dan jumlahnya masih sangat banyak,” katanya.
Riau termasuk perwakilan yang paling banyak berhasil menyelesaikan laporan yang disampaikan masyarakat. Dan juga termasuk sembilan besar dari 32 Perwakilan Ombudsman yang paling banyak menerima aduan masyarakat. “Ini tandanya bisa berupa tingkat kritis masyarakat Riau terhadap pelayanan publik itu tinggi dan disatu sisi lainnya menunjukkan pemerintah daerah masih banyak pelayanan publik tidak bagus,” katanya. (Riki)
