• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Rawan Korupsi, DPRD Riau Dituding Tidak Transparan dalam Pembahasan Ranperda RTRW

Tim Redaksi by Tim Redaksi
4 Agustus 2017
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak DPRD Riau agar hentikan Pembahasan Ranperda RTRW Riau.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah mengatakan, draf RTRW itu banyak tidak mengakomodir perubahan kebijakan dan produk hukum terbaru, seperti perhutanan sosial dan beberapa izin perusahaan. 

“Jika ini diteruskan maka ruang kelola masyarakat dan ekologis tidak akan ada tempat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada hutan. Draf ini justru melegalkan dominasi korporasi,” katanya, Jumat (4/8/2017). 

Baca: Pertengahan Agustus, RTRW Riau Dijanjikan Selesai

Jikalahari mencatat ada 10 persoalan akan muncul jika Ranperda RTRW ini dilaksanakan. Persoalan pertama, kata Woro, akan ada pidana bagi masyarakat adat tempatan. Dengan kata lain DPRD sama saja mengkriminalisasi mereka. 

Kedua, pembahasan Ranperda RTRW itu tidak transparan dan mengabaikan publik. Sebab hampir tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak terhadap masalah itu. 

Dia menambahkan, kasus Anas Maamun, Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut bukti proses pembahasan RTRW tidak transparan karena perilaku korupsi. 

Ketiga, Jikalahari melihat Ranperda RTRW Riau yang jadi projek DPRD itu, tidak mengakomodir Perhutanan Sosial atau Tanah Objek Reformasi Agraria.

“Seharusnya draf itu bisa mengakomodir kebijakan pada tujuan pemerataan ekonomi untuk meminimalisir ketimpangan sosial,” tambahnya. 

Baca: RTRW Riau Tak Kunjung Sah, Investasi Puluhan Triliun Tersendat

Selanjutnya, draf RTRW itu dianggap tidak mengakomodir perubahan fungsi pengelolaan hutan serta penetapan kawasan lindung dan pengelolaan wilayah pesisir. Termasuk pulau-pulau kecil.

“Kami melihat masih banyak lagi ketimpangan yang dilakukan oleh DPRD Riau. Itu sebebnya kami mendesak agar pembahasan Ranperda RTRW Riau dihentikan saja,” tambah Woro. 

Terkait masalah ini, Jikalahari merekomendasikan agar DPRD Riau tidak menyetujui draf RTRWP 2016-2035 versi Gubernur Riau. Kemudian membentuk Tim Khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

“Selain itu kami juga merekomendasikan beberapa poin penting lainnya, diantaranya, Gubri harus melibatkan masyarakat adat dan tempatan dalam penyusunan draf itu,” tambahnya. (bpc3)

Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan
Hukum Kriminal

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan

...

Read moreDetails
Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Next Post

Ingin Hidup Tenang, Menikahlah

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.