• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Kamis, November 19, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

RAPP Masih Pelajari Surat Kemen LHK

Tim Redaksi by Tim Redaksi
10 Oktober 2017
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih akan mempelajari lebih jauh soal surat kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Surat itu menyatakan bahwa Rencana Kerja Umum (RKU) RAPP tak sesuai dengan aturan tata kelola gambut baru dan tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional di lapangan.

Head of Corporate Communications PT RAPP Djatot Handoko mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari surat dari Kemen LHK dan berharap dapat mencari solusi bersama yang komprehensif.  

“Kami percaya bahwa Pemerintah dapat memberi kepastian iklim investasi dan bisnis di tengah meningkatnya kompetisi pasar global. Di samping itu terus berupaya memberikan perlindungan bagi ribuan pekerja yang menggantungkan kehidupannya pada perkembangan industri kehutanan yang berkelanjutan,” katanya saat dikonfirmasi bertuahpos.com, Selasa (10/10/2017). 

Dia menyebut, layangan surat oleh Kemen LHK itu merupakan sebuah peringatan, dan menjadi tanggung jawab pihaknya untuk memastikan bahwa rencana operasional RAPP tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga melindungi hak-hak dari pekerja. 

“Masa depan keluarganya dan masyarakat lokal secara keseluruhan yang bergantung pada bisnis kami untuk kebutuhan ekonomi dan sosialnya,” tambah Djarot. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan batas waktu sampai 2 Oktober 2017 agar RAPP menyerahkan rencana kerja 10 tahun yang telah direvisi. Namun, ternyata, isi rencana kerja yang direvisi tetap tidak sejalan dengan peraturan gambut baru.

Dari perspektif hukum, operasi perusahaan itu yang didasarkan pada rencana kerja 10 tahun dan juga rencana kerja tahunan yang sedang berjalan.

Pembatalan kedua rencana kerja ini sama dengan operasi perusahaan APRIL yang dinyatakan ilegal, kecuali rencana kerja 10 tahun baru yang sesuai dengan peraturan gambut yang baru disetujui. Artinya anak perusahaan APRIL tidak lagi memiliki dasar hukum untuk beroperasi, karena rencana kerja hukumnya sekarang dianggap tidak sah.

 Seperti dikutip dari foresthints.news, sejalan dengan perkembangan tersebut, di tingkat dasar, Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani (Roy) melakukan inspeksi berbasis darat terhadap salah satu perkebunan milik perusahaan APRIL yang berlokasi di lanskap Semenanjung Kampar Sumatra di Sumatra pada 5 Oktober.

 Roy menyebut, bukti ditemukan selama pemeriksaan itu berlangsung jelas menunjukkan bahwa PT RAPP terus melakukan praktik business-as-usual dengan sepenuhnya mengabaikan peraturan gambut baru.(bpc3)

Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Pegawai BRK Syariah Pekanbaru Tuanku Tambusai Salurkan Bantuan Material Pembangunan Musala SMAN 19 Pekanbaru
Finance

Pegawai BRK Syariah Pekanbaru Tuanku Tambusai Salurkan Bantuan Material Pembangunan Musala SMAN 19 Pekanbaru

...

Read moreDetails
Yamaha Dynamic Ride Jadi Andalan RW350 untuk Stabilitas

Yamaha Dynamic Ride Jadi Andalan RW350 untuk Stabilitas

Pola Mirip Muara Enim, KPK Kejar Kewenangan Audit di Kasus Bupati Pemalang Nonaktif Anom Widiyantoro

Pola Mirip Muara Enim, KPK Kejar Kewenangan Audit di Kasus Bupati Pemalang Nonaktif Anom Widiyantoro

5 Pilihan Sepatu Running Terbaik Pria atau Wanita, Cocok untuk Daily Run

5 Pilihan Sepatu Running Terbaik Pria atau Wanita, Cocok untuk Daily Run

BRK Syariah Perkuat Digitalisasi QRIS Realtime Splitting Pajak Daerah, Jadi Referensi TP2DD Sulawesi Utara

BRK Syariah Perkuat Digitalisasi QRIS Realtime Splitting Pajak Daerah, Jadi Referensi TP2DD Sulawesi Utara

Butuh Dana Tanpa Harus Jual Emas? BRK Syariah Hadirkan Alternatif Solusi Keuangan

Butuh Dana Tanpa Harus Jual Emas? BRK Syariah Hadirkan Alternatif Solusi Keuangan

Next Post

Skadron Udara 12 dan 16 Lanud Rsn Bakal Latihan Terbang Malam Hingga Kamis Malam

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.