BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kasus sejumlah perusahaan sawit ilegal di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), cukup menyulut perhatian Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indoensia (Gapki).
Menurut Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Advisor Gapki, Sadino, pemerintah harus kaji lebih jauh berbagai dampak terhadap masyarakat terhadap pembekuan sejumlah perusahaan sawit di kawasan itu.
“Dampak sosial, ekonomi dan bahkan dampak kesejahteraan petani perlu menjadi pertimbangan serius. Jika memang perusahaan itu tidak taat prosedural terkait masalah izin dan lainnya, tetap harus diberikan solusi,” katanya, Jumat (17/03/2017).
Saat ini negara punya kepentingan dalam mengatasi dampak lingkungan. Masalahnya, kenapa dulu hutan itu dikonversi habis-habisan dan dibiarkan begitu saja. Masalah ini, menurut dia bukan soal ketegasan. Tapi masalah solusi dan alternatif.
Baca: Anggota Gapki yang Tidak Prosedural Harus Diproses Hukum
Pemerintah boleh saja melakukan pembekuan karena punya wewenang, tapi tetap harus ada solusi bijak atau alternatif lain. Langkah ini perlu dalam upaya dukungan terhadap industri kelapa sawit.
“Bisa saja diberi tangguhan waktu dalam jangka waktu beberapa kali panen perusahaan harus kembalikan kawasan itu sebagai kawasan hutan. Atau mungkin jika pemerintah punya solusi lain juga tidak masalah, asal jangan ujuk-ujuk perusahaan sawit dibekukan tanpa alasan jelas,” tambahnya.
Penulis: Melba Ferry Fadly
