BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pertemuan secara tertutup, antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Kantor Gubernur Riau, yakni membicarakan soal nasib venue PON yang terbengkalai.
Setelah mendengar informasi dari Andi Rachman, Fahri melihat bahwa ada yang salah dengan sistem penegakan hukum. “Tidak seharusnya penegakan hukum menghentikan pembangunan,” katanya, kepada media, Selasa (29/03/2016).
Dia menyampaikan sikap protes kepada lembaga penegak hukum bahwa tidak seharusnya dalam hal melakukan kejelasan hukum terhadap kasus yang membelit itu, justru haris menghentikan proses pembangunan venue PON Riau sampai selesai.
Dia memberi contoh pada kasus Hambalang. Pejabat terima suap hanya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Tapi justru pembangunan yang “mangkrak” itu sampai Rp 2,5 triliun.
“Kita sibuk dengan sensasi 1 miliar rupiah, tapi lupa bahwa kerugian negara justru lebih besar. Kasus serupa juga terjadi pada pembangunan venue PON di Riau. Dan ditinggalkan begitu saja,” ujar Fahri.
Dia meminta aparatur penegak hukum bisa lebih berkoordinasi lebih serius dengan Pemerintah Pusat jika pembangunan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, jika proses pembangunan venue PON itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.
Jikapun ada proses hukum dalam pembangunan itu tetap dipersilahkan untuk dilanjutkan. Namun demikian semua pembangunan itu tidak boleh berhenti. “Terlalu banyak mangkrak di republik ini,” sambungnya.
Salah satu penyebabnya, tidak lain karena ada ancaman dari penegak hukum agar itu dihentikan. Seluruh pembangunan itu, telah menjadi aset negara dan tidak boleh dirugikan.
Dia ingin, Pemerintah Provinsi Riau harus segera melakukan koordinasi dengan penegak hukum terkait kasus pembangunan venue PON di Riau. Supaya masalah ini pasti dan Pemerintah bisa promosi kembali, bahwa Riau siap menjadi tempat bagi even olahraga.
“Olahraga itu sekarang bukan lagi hanya pekerjaan pemerintah, tapi juga pekerjaan swasta. Pihak swasta boleh melakukan penyelenggaran pertandingan dan infrastruktur yang ada di Riau ini ready untuk kegiatan seperti itu,” sambungnya.
Terkait soal penyelesaian sejumlah venue PON di Riau, jika memang ada kaitannya dengan pemerintah pusat, kata Fahri, dia sendiri akan mengkoordinir untuk duduk bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan pihak kementerian terkait untuk membahas kelajutan pembangunan pusat olahraga di Riau.
Penulis: Melba
