• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Permasalahan Tapal Batas, DPRD Kembali Peringati Pemko

Tim Redaksi by Tim Redaksi
26 Februari 2016
Share on FacebookShare on Twitter
BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru memperingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas tiga Rukun Warga (RW) di Kecamatan Bukit Raya, yang masuk ke dalam wilayah Kampar.
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No18 tahun 2015 tentang tapal batas Pekanbaru dengan Kampar, yakni ada tiga RW 15,  RW 16 dan  RW18 di Kecamatan Bukit Raya, Simpang Tiga, masuk dalam daerah Kabupaten Kampar.
 
“Untuk permasalahan tapal batas tersebut, kita minta kepada Pemko Pekanbaru dan Pemkab Kampar untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pilwakokan sebentar lagi dan saya khawatir masyarakat yang berada ditapal batas itu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” Kata Anggota DPRD Pekanbaru Dian Sukheri, Jumat (26/2/2016).
 
Ia menambahkan, persoalan tapal batas tersebut saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Karena, permasalahan tersebut bisa dijadikan objek permainan  politik, terlebih lagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan Pilwako 2017 mendatang.
 
“Kita sendiri tentu tidak ingin hal itu terjadi di Pekanbaru. Karena ada potensi Pemilu yang tidak jujur dan tidak bersih. Maka dari itu, kita minta kepada kedua belah pihak yakni Pekanbaru dan Kampar untuk  aktif menyelesaikan persoalan masalah tapal batas ini,” sambung Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
 
Selain itu, anggota Komisi III DPRD Pekanbaru tersebut menyakini bahwa saat ini persoalan administrasi kependudukan kedua warga di perbatasan Pekanbaru dengan Kampar ini masih bermasalah.
 
“Kemarin mereka pasti berKTP Pekanbaru tapi statusnya masuk Kampar, inikan jadi membingungkan masyarakat,” ucapnya. Yang paling parahnya saat Pilwako nanti masyarakat bisa kehilangan hak pilih. “Sekali lagi saya katakan, ini jadi PR buat Pemerintah, dan segera menuntaskan permasalah tapal batas Pekanbaru dengan Kampar  dalam waktu dekat ini,” tutupnya.
 
Sebagaimana diberitakan, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sondia Warman menjelaskan bahwa masalah tapal batas di Kota Pekanbaru perlu di tinjau ulang keberadannya, terlebih lagi 3 RW yang masuk ke Kabupaten Kampar.
 
“Masuknya beberapa wilayah Kota Pekanbaru kedalam Kabupaten Kampar tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat sudah resah dengan keluarnya keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015,” kata Sondia
 
Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menambahkan sebagai dari bukti keresahan warga atas keputusa Mendagri tersebut, mereka telah memasukkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).
 
“Dan itu sudah diterima panitera MA pada tanggal 22 januari yang lalu untuk disidangkan dan hal ini untuk pertama kalinya tercatat dalam sejarah Kota Pekanbaru sejak berdiri,” sambungnya.
 
Selain itu, yang membuatnya heran adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar diterbitkan Pemerintah bisa dikalahkan oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2015.
 
Penulis: Iqbal
Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka
Berita Pilihan

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

...

Read moreDetails
DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP terkait Karhutla dan Kerusakan Kawasan Lindung

Izin Usaha Dicabut, Ini Respon RAPP

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Next Post

Korban Perampokan Masih Trauma Berat

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.