BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau Indrawati mengakui dalam situasi seperti ini realisasi anggaran pemerintah akan sulit mencapai angka maksimal.
Dia menyebutkan hingga saat ini realisasi anggaran pendapatan belanja daerah, baru berjalan sebesar 37,58 persen.
Belum lagi hambatan lainnya masalah nota keuangan yang diserahkan Pemprov Riau, ditolak oleh Dewan Provinsi Riau. “Doa kan saja semuanya lancar,” katanya dengan nada suara rendah kepada bertuahpos.com, Rabu (04/11/2015).
Indrawati juga tidak mengetahui apa alasannya mengapa nota keuangan itu masih ditolak. Dengan adanya uluran waktu ini dapat dipastikan, realisasi APBD Perubahan akan terlambat.
Dia tidak bisa berbicara panjang lebar terkait langkah apa yang akan dilakukan Pemprov Riau selajutnya. Kata Indrawati, Pemerintah Provinsi Riau hanya menunggu jadwal yang akan dikeluarkan dewan, untuk pengajuan nota keuangan itu. “Kami berharap itu bisa lebih cepat,” katanya.
Sebelumnya pasca dilakukan MoU RAPBD Perubahan, yang ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman itu, seolah sudah memberi titik terang untuk merealisasi APBD Perubahan Riau sebesar Rp 11,4 triliun.
Sisa waktu yang hanya kurang dari dua bulan menjelang tutup buku, Indrawati pesimis realisasi anggaran pemerintah bisa menyentuh angka separuh. Jika realisasi minim, maka dana silpa Provinsi Riau tentu akan membengkak. (Melba).
