BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah menjadi instansi rawan disuap oleh korporasi. Ada banyak kasus yang berujung menjerat pejabat di Riau hingga ke meja hijau pengadilan.Â
Itu diutarakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dalam sebuah sesi wawancara dengan media akhir pekan lalu. Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan pasang mata di Riau untuk mencegah itu.Â
Dalan sebuah pertemuan tertutup, yang dilangsungkan antara Pemprov Riau, KPK, petinggi korporasi dan asosiasi perusahaan kehutanan di Kantor Gubernur Riau beberapa waktu lalu, sudah sangat jelas bahwa KPK ingin terlibat melakukan kontroling itu.
“Kemarin itu sudah dibahas juga soal audit sosial. Modelnya koordinasi supervisi (Korsup) juga, tapi khusus untuk korporasi,” katanya.
Dia menambahkan, masalah suap menyuap itu sudah lama menjadi perhatian Pemprov Riau, hanya saja baru dapat angin segar dari KPK baru-baru ini.
Ada lebih kurang 50 korporasi yang terlibat ditambah sejumlah asosiasi perusahaan yang menggeluti bisnis di bidang kehutanan.
Nantinya, akan ada regional komite untuk mencegah kemungkinan terjadi tindakan suap antara perusahaan dan pemerintah. Termasuk gratifikasi dan sejenisnya.
Inti dari pertemuan itu tidak hanya sebatas hal tersebut, tapi juga merembet ke hal lain, semisal, bagaimana mengatasi konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat. (bpc3)
