BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah Indonesia akhirnya merekomendasikan agar perekaman biometrik bagi jemaah haji dan umroh ditunda. Rekomendasi ini muncul setelah rapat koordinasi lima kementerian.
Kementerian yang terlibat adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
“Semuanya sudah setuju untuk merekomendasikan rekam biometrik sebagai syarat visa haji dan umroh ditunda,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, dikutip dari republika.co.id, Rabu 23 Januari 2019.
Baca juga:Â Amphuri: Percuma Ada VFS TasHeel, Sampai di Madinah Juga Rekam Biometrik
Dilanjutkan Arif, rekomendasi ini muncul karena perekaman di VFS TasHeel menimbulkan kesulitan di jemaah Indonesia. Jumlah kantor layanan VFS TasHeel yang hanya berjumlah 35 cabang juga sangat tidak memadai.
Sebagai contoh, kantor VFS tasHeel yang ada di Pekanbaru harus berbagi dengan kantor pos. Kondisi sempit, dan pada awalnya, kantor layanan VFS TasHeel di Pekanbaru hanya memiliki dua alat perekam dan tiga pegawai, yang harus melayani ratusan jemaah dari seluruh Riau. (bpc2)
