BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, untuk melakukan efisiensi semaksimal mungkin untuk tidak menghambur-hamburkan uang daerah untuk perjalanan dinas keluar daerah.
Hal ini dilakukan mengingat intruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016 yang banyak harus diefisiensi.
“Pokoknya saya minta SKPD harus melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kalau memang perjalanan dinas itu tidak perlu jangan keluar daerah. Kalau ada rapat di Jakarta jangan ramai-ramai ikut. Yang penting-penting sajalah,” katanya kepada wartawan, Kamis (07/01/2016).
Dia mengakui bahwa peganggaran untuk perjalanan dinas pejabat di Riau selama ini cukup banyak menyedot anggaran pemerintah. Selain itu SKPD juga diminta meminimaliasir atau melakukan efisiensi kegiatan-kegiatan di dinas yang tidak bisa dijalankan.
“Nanti, nantilah, kami akan bahas lagi. Kami akan susun lagi, kegiatan-kegiatan mana saja yang akan dilakukan efisiensi di SKPD. Kalau memang kegiatan itu memang sudah tidak bisa dijalankan untuk tahun 2016 ini, ya, akan ditahan dulu,” katanya.
Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat akan duduk satu meja dengan Dewan Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti intruksi Mendagri, terkait hasil laporan evaluasi APBD 2016.
“Sekali lagi ini dalam rangka efisiensi. Turunnya harga komoditi unggulan kita saat ini tidak ada yang bisa menjamin kapan akan membaik. Kami juga tidak mau anggaran kita sampai defisit apalagi sampai ada hutang dengan pihak ketiga. Kalau sudah seperti inikan tidak bagus,” sambungnya.
Hingga saat ini, Andi Rachman belum bisa memastikan berapa jumlah anggaran pemerintah itu akan dipangkas. Perhitungan awal, kata Andi Rachman, pada saat penyusunan APBD 2016 lalu yakni dengan harga komiditi unggulan Riau masih dikisaran harga USD 60. Ternyata dalam perjalanannya harga komoditi itu malah anjlok ke harga USD 35. Terjadi selisih harga hampir 50 persen.
Melihat dari patokan harga itu, ternyata bantuan dana DIPA yang diterima Riau sudah hilang sebanyak Rp 4 triliun. Bahkan kemungkinan bisa dipotong sampai Rp 6 triliun lebih. Prediksinya untuk Provinsi Riau pemotongan itu bisa mencapai Rp 1,5 triliun.
“Inilah yang selalu kami pantau terus. Dan harus dihitung lagi, terutama perbandingan kemungkinan pengurangan untuk APBD 2016 dan 2017,” sambungnya. (Melba)
