BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ada ketimpangan jika dilihat seksama diantara para pekerja di kantor pemerintahan.
DI tengah pemerintah mendorong perusahaan agar memberi upah layak kepada pekerjanya, di instansi pemerintah sendiri masalah banyak pekerjanya yang dibayar tidak standar UMR.
Seperti diungkapkan Salmi, salah seorang honorer di Pemprov Riau. Upah yang dia terima lebih kurang Rp 1,5 juta/bulan. Sementara Pemprov Riau sudah menetapkan standar UMR Rp 2,1 juta/bulannya.
“Namanya juga honorer. Kadang porsi kerja kita juga sama denfan PNS,” katanya saat ditemui bertuahpos.com, Minggu (30/4/2017).
Mustafa juga mengalami hal serupa bekerja di kantor pemerintahan. Menurutnya, dengan upayah segitu memang sulit untuk mengatur kondisi keuangan keluarga. Dia memang belum punya anak.
Tapi dengan penghasilan Rp 1,5 juta terpaksa membuatnya harus memikirkan tambahan lain. “Biasanya pada saat libur, cari kesibukan lain, Mas,” ujarnya.
Kondisi ketimpangan seperti ini menjadi perbandingan yang ironi. Belum lagi jika dilihat pada lembaga pendidikan negara. Terlalu banyak para guru yang  diupah dengan gaji tidak layak. Jika perbedaan itu hanya sebatas PNS dan honorer, faktanya bisa dilihat secara kasat mata dari porsi kerja mereka.
“Mereka juga buruh. Buruh negara,” kata Ketua Advokasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Riau  Gultom kepada bertuahpos.com. (bpc3)Â
