BERTUAHPOS.COM ( BPC), BUKITTINGGI – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi DR. Zainudin Tanjung mengaku pernah didatangi dua orang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Bukittinggi pada tahun 2015 silam.
Pada kesempatan itu, dua orang mengaku pengurus Gafatar mensosialisasikan Gafatar kepada Ketua MUI Zainudin Tanjuang. Bahkan pada kesempatan itu, Zainudin Tanjung juga disuguhi brosur terkait Gafatar. Namun, tidak lama kemudian Ketua MUI mendapatkan informasi jika ternyata Gafatar merupakan organisasi yang mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Kemudian diketahui MUI Pusat sudah melarang organisasi Gafatar dengan alasan terindikasi sebagai organisasi pecahan Al Qiyadah Al Islamiah aliran sesat yang dahulu dipimpin Ahmad Musadeq yang mengaku nabi palsu. ( baca :Â Awas, Gafatar di Riau Tergolong Berbahaya)
“Mereka dalam rangka sosialisasi, termasuk ketika itu mereka mengeluarkan brosur, dan semacamnya dalam rangka memperkenalkan Gafatar,” terang Ketua MUI Bukittinggi yang juga Dosen IAIN Batusangkar, Kabupaten Tanahdatar, Propinsi Sumatera Barat itu Rabu (13/01/2016). Tidak hanya Ketua MUI, ternyata Kepala Kesbangpol Linmas Bukittinggi Joni Feri juga pernah didatangi orang yang menamakan diri dari organisasi Gafatar pada akhir tahun 2014 silam. Saat itu, disampaikan Joni Feri, mereka hanya sekedar berdiskusi dengannya.
“Ketika itu, saya belum menerima informasi terkait Gafatar. Saat itu mereka hanya sekedar berdiskusi. Bahkan mereka mengaku sudah juga mendatangi beberapa pimpinan SKPD di Bukittinggi,” jelas Joni Feri.
Sekdako Bukittinggi, Yuenkarnova, menyebut sejauh ini belum ada laporan keberadaan Gafatar di Bukittinggi. Walau demikian Pemko berjanji akan melakukan pengawasan dimasyarakat lebih ketat lagi terkait keberadaan aliran Gafatar. ( baca : MUI Riau Ingatkan Warga Waspada Aliran Gafatar)
Kemudian Sekda juga akan memperketat pemberian izin untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Bukittinggi. “Kita akan lihat dulu misi dan tujuan organisasi bersangkutan, bila menyimpang akan kita bicarakan dulu dengan muspida,” jelas Sekdako Bukittinggi.
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Yontrimansyah, meminta Pemko terutama RT dan RW serta lurah untuk lebih peka dengan perubahan sosial dimasyarakat. Mengingat akhir-akhir ini banyak warga negara Indonesia yang hilang secara misterius.
“Kita meminta warga waspada, bila ada yang dianggap mencurigakan maka harus dilaporkan kepada RT dan RW serta lurah. Kita juga minta kepada pemko untuk meninjau pemberian izin bagi ormas yang dianggap radikal, dan jangan sampai pemko kecolongan dengan hal-hal yang dianggap sepele,” pinta Politisi Demokrat Bukittinggi itu. (khatik)
