Kejati Riau Soal Pembangunan: Pejabat di Riau Ragu-ragu

Selasa, 23 Februari 2016 16:36

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Banyak kasus korupsi yang membelit sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa pejabat di Riau banyak yang ragu-ragu dalam melakukan realisasi pembangunan.

Kepala Kejati Riau, Susdiyarto Agus Praptono, juga mengakui sikap keraguan pejabat Riau tersebut. Menurutnya, selama ini ketakutan yang muncul hanya sebatas berandai saja.

“Mereka berfikiran kalau kseandainya mereka melangkah, mereka kena kasus. Sebetulnya tidak perlu sampai seperti itu. Sepanjang berjalan pada rel yang sebenarnya, harusnya pejabat Riau tidak perlu takut,” sambungnya, Selasa (23/02/2016).

Dia menambahkan, berdasarkan keinginan Presiden RI Joko Widodo, maka dibentuklah tim pengawalan untuk menepis keraguan itu. Presiden mencatat, bahwa Riau adalah salah satu daerah dengan realisasi angaran pendapatan belanja daerah yang sangat rendah.

Baca: Peringatan HPN Riau 2015 di Inhil Dipastikan Batal

Maka wajar Pemerintah Pusat menduga bahwa Pemerintah Provinsi Riau takut dalam melakukan realisasi pembangunan di daerahnya. “Berangkat dari situ presiden beri arahan, bahwa Riau harus mempercepat program pembangunan,” sambungnya.

Tindak lanjut dari hal tersebut, Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan untuk membentuk tim Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintah (TP4). Dengan ditandatanganinya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kejati itu, diharapkan proses pembangunan di Riau bisa jalan.

“Kami yakin dengan adanya tim ini, penyerapan anggaran pemerintah bisa berjalan dengan baik, pembangunan optimal. Dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dalam hal ini, TP4 juga bisa memberikan pemahaman dan penerangan secara hukum, termasuk dalam pelaksanaannya, Kejati Riau akan dampingi. “Bahkan mulai dari awal. Baik inisiatif dari tim, atau permintaan dari instansi pemerintah,” ujarnya.

Dengan demikian, dia meyakini bahwa tindak pidana korupsi di lingkungan pejabat di Pemerintah Provinsi Riau bisa dicegan secara dini. Kecuali memang ada perbuatan yang betul-betul disengaja dan merugikan keuangan negara.

“Tapi sepanjang itu tidak dilakukan, maka saya tegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menjalankan tugas pembangunan untuk Riau,” sambungnya.

Semenetara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Asyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa TP4 tentunya akan sangat memberi pengaruh terhadap pembangunan di daerah. Terutama untuk hal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik.

“Sehingga dengan ini penyerapan APBD Riau bisa berjalan maksimal untuk pelaksanaan pembangunan, dan lebih terkontrol lagi,” sambungnya.

Penulis : Melba