Kasus Karhutla, Pemerintah Minta Tanggung Jawab Pengusaha

Kamis, 07 Mei 2015 10:43
Kasus Karhutla, Pemerintah Minta Tanggung Jawab Pengusaha

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Tidak sedikit kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau melibatkan sejumlah pengusaha perkebunan dan hutan tanaman industri atau HTI di Riau. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar beserta Pemprov Riau dalam hal ini meminta pertanggungjawaban pengusaha tersebut, untuk pencegahan terjadinya Karhutla, baik di area perusahaan atau di sekitarnya.

“Kami tetap meminta tanggungjawab dunia usaha untuk melakukan sekat kanal. Kepada para pengusaha di Riau kami sudah minta itu dan kami percaya banyak yang sudah melakukan,” katanya.

Advertisement

Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor hal ini sangat membantu kinerja tim satgas dalam mengantisipasi karhutla. Namun demikian, dia meminta pengawasan ketat juga harus dilakukan kepala daerah dan kabupate / kota.

Siti Nurbaya menambahkan saat ini sudah ada sekitar 4 atau 5 dari 8 kabupaten/kota di Riau yg dianggap rawan, yang sudah mengajukan diri dan menyatakan siap melakukan sekat kanal. Untuk sementara Tim Satgas belum bisa menyebutkan berapa besaran angaran dikucurkan dari BNPB Pusat untuk membiayai Siaga Karhutla tersebut.

Baca: Zulfi dan Sayyed Ingin Gandeng Sutarno di Pilkada Siak

“Tapi dana itu ada di BNPB. Sifatnya on call bugdet. Jadi kapan saja dipakai siap dikeluarkan. Itu dana stand by. Tapi kita harus persiapkan secara teknis dan detil. Untuk meminta bantuan personil, kami akan bicarakan dengan panglima TNI,” tambahnya.

Untuk melangkah siaga darurat nanti sudah ditetapkan organisasi Satgas dengan keputusan gubernur yang elemen-elemennya terdiri dari  sub bidang hukum, sub bidang sosialisi, sub bidang pemadaman, sub bidang teknik modifikasi cuaca dan sub bidang kesehatan.

Dalam organisasi satgas tersebut dibentuk tim khusus menyangkut langkah-langkah sekat kanal yang didukung oleh elemen teknis operasional dan tim ahli akademisi teknik dari perguruan tinggi di Riau.

“Kalau perlu diperbantukan dati tim IPB UGM, Bappeda sebagai planernya dan PU sebagai teknik. Untuk operasional kita minta bantuan dari TNI dan Polri. polanya nanti akan dibahas detil baik itu pola pelaksaan, tahapan, usulan pendanaan, teknik pelaporan dan sebagainya. kita akan bahas rinci dikantor BNPB pusat Minggu depan. setelah dibahas teknis operasi bisa bejalan,” sambun Siti. (melba)

Â