BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menurunkan 50 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa) masih menuai pro kontra. Termasuk dari Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), yang menilai program itu menuai dampak tiada lagi perekrutan untuk tenaga penyuluh pertanian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Â
Seperti yang disampaikan Sekjen ISMPI periode 2012-2014 Ade Putra Daulay kepada bertuahpos.com. “Dalam mewujudkan swasembada pangan baik beras, kedelai, dan jagung pada tahun 2018 Menteri pertanian, Amran Sulaiman mengeluarkan kebijakan yang tidak populer serta menimbulkan pro dan kontra pada kalangaan akademisi, praktisi dan mahasiswa,” sebutnya Jumat (30/01/2015).
Â
Menurutnya, kebijakan ini ditambah moratorium PNS, secara otomatis perekrutan PNS dihentikan sampai tahun 2019. “Selain itu menteri pertanian menurunkan 50.000 Babinsa tak tepat. Karena mereka tidak memiliki skill di bidang pertanian,” sebutnya.
Â
Namun di satu sisi dirinya mengakui dengan sistem Komando TNI, tidak perlu khawatir akan  keseriusannya. Sebab apa yang diperintahkan langsung dari atasan dan  harus dilaksanakan sampai tuntas.Â
Â
“Saya harapkan pelatihan babinsa untuk menjadi penyuluh, jangan dibebankan pada Anggaran belanja kementerian Pertanian kalau memang TNI-AD serius bertanggung jawab untuk mewujudkan swasembada pangan, anggaran itu harus diambil dari tubuh institusi TNI-AD itu sendiri,” harapnya.
Â
Ade beranggapan mahasiswa punya peran penting dalam pembangunan pertanian masa depan. Selama ini penyuluh pertanian tidak dipilih berdasarkan kapasitas dan pengalaman terjun ke lapangan mendampingi petani selama menjadi  mahasiswa. Penyuluh diseleksi berdasarkan ujian masuk PNS dan mengesampingkan rekam jejaknya selama menjadi mahasiswa, apakah dia peduli dengan petani atau dia hanya peduli dengan nilai akademiknya saja.Â
Â
“Dan ini  adalah penyebab banyak penyuluh lebih berkenan tinggal dikantor dari pada turun ke lapangan,” tuturnya. (rilis/riki)
Â
