Gubri ‘Sentil’ PT Pulau Sambu Soal Harga Kelapa Inhil Sering Anjlok

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar mengaku sudah mengetahui persoalan utama mengapa harga kelapa rakyat di Kabupaten Inhil sering anjlok. 

Syamsuar kemudian melempar sentilan ke perusahaan di Inhil  terkait persoalan itu. “Makanya, maaf, kalau tidak hanya satu perusahan yang mengelola kelapa di sana harga kepala pasti bagus,” katanya, Kamis, 14 Maret 2019. 

Dia mengakui untuk saat ini dominasi PT. Pulau Sambu sangat berdampak terhadap anjloknya harga kelapa di kabupaten itu. Pemprov Riau juga mendorong kepada Pemkab Inhil untuk membuka kran investasi secara luas kepada investor, hingga unit usaha terkecil untuk mengelola potensi kelapa di Inhil. 

“Sekarang ini kan baru PT. Pulau Sambu, kedepan memang harus ada perusahaan-perusahaan lain yang masuk kesana,” katanya. 

Di Inhil memang ada banyak perusahaan lain selain PT. Pulau Sambu yang memproduksi kelapa menjadi produk setengah jadi hingga produk jadi. Namun dalam riwayat bisnis perkelapaan di daerah itu, memang PT. Pulau Sambu salah satu perusahaan terlama, dengan tingkat produksi yang besar. 

“Kami di Provinsi sudah menyusun beberapa langkah, jadi kedepan tidak hanya ekspor tapi bagaimana komoditi ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Sekarang setahu saya juga sudah dirintis oleh Pemkab di sana,” kata Syamsuar.

Pada Jumat, tanggal 8 Maret 2019 Pemkab Inhil sudah menggelar audiensi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Pokok bahasannya peluang pengembangan investasi dan ekspor kelapa, serta solusi untuk perbaikan harga komoditi itu. 

Intinya, rekonstruksi sistem tata niaga kelapa, perluasan akses perdagangan dengan sederet produk turunannya penting untuk dilakukan. 

“Penetrasi pasar untuk kelapa kita idealnya itu luar negeri. Untuk itu dibutuhkan dukungan konkrit dari Pemerintah Pusat melalui sebuah program kerja yang disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Inhil,” kata Bupati Inhil, Wardan. 

Pemerintah pusat ketika itu menjanjikan akan membahas masalah kelapa di Inhil dalam forum lebih tinggi setingkat kementerian di Jakarta. Selain itu, juga dianggap perlu melibatkan lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi. (bpc3)