BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Tak hanya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau saja yang menolak rencana kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi tarif listrik, kalangan DPRD Provinsi Riau juga mengkritisi hal tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Riau Mansyur HS kepada bertuahpos.com, Senin (02/11/2015) mengatakan kebijakan tersebut dinilai belum tepat disaat ekonomi melemah, terlebih lagi pelayanan PLN yang saat ini tidak maksimal.
“Karena kebijakan pusat, sebenarnya kasihan juga masyarakat yang kurang mampu jika subsidinya dicabut,” katanya ketika ditemui di gedung dewan.
Dirinya berpendapat, sebenarnya dengan kondisi ekonomi yang saat ini masih sulit terlebih lagi industri kreatif, pemerintah harus selektif dalam membuat kebijakan tersebut.
Selain itu, dengan kondisi yang saat ini terus padam masih menjadi masalah dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. “Boleh dinaikkan tapi juga harus dilakukan peningkatan pelayanan,” ujarnya.
“Kalau boleh bagi mereka yang memakai 450 untuk saat ini jangan dulu dicabut. Jikapun dicabut, PLN harus data ulang mana yang berhak mendapatkan subsidi dan tidak, bukan dicabut dulu baru disubsidi,” lanjut politisi PKS tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Riau Apindo, Wijatmoko Rah Trisno mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah akan mencabut subsidi listrik dipastikan akan mengancam sektor bisnis, terutama di Riau. “Sikap kita menolak pencabutan subsidi listrik,” katanya kepada bertuahpos.com, Senin (02/11/2015).
Dia menyebutkan sektor bisnis yang sangat merasakan dampak dari kebijakan itu adalah sektor tekstil dan garmen. Apindo Riau secara terang-terangan meminta kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan itu.
Kata Wijat, dalam situasi perekonomian yang yang memprihatinkan seperti ini, pemerintah seharusnya bersikap pro terhadap pengusaha, upaya itu dilakukan untuk memberikan stimulus kembali agar kondisi perekonomian membaik. Menurutnya, saat ini saja sektor bisnis sudah memiliki beban besar terhadap biaya listrik. “Sebab jika sektor ini terancam bukan tidak mungkin menimbulkan PHK karyawan,” katanya. (iqbal)
