BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai terjadi kesenjangan soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Riau. Sekjen Apindo Riau Peri Akri menyebutkan, hasil riset yang diperolehnya, dari 100 persen operasional cost perusahaan, hanya tersalur sebesar 11 persen sampai 13 persen untuk biaya tenaga kerja. Hal yang mengejutkan, ternyata hampir 14 persen cost perusahaan lari ke pungutan liar (pungli).
“Bahwa hari ini kita cerita keamanan tapi serikat buruh lapar. Kebutuhan hidup layak itu, berpotensi membuat situasi tidak layak,” katanya, Senin (23/02/2015).
Apindo minta Dinas Tenaga Kerja Riau harus menjadikan KHL sebagai perhatian khusus. Minimal terus melakukan evaluasi. 14 cost perusahaan untuk pungli salah satu penyebabnya karena regulasi kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan tidak aman.
“Apindo siap jalankan tugas kami. Asal Pungli yang 14 persen ini bisa ditekan. 14 persen angka yang besar. Kita biasa alihkan ke KLH,” tambahnya.
Permainan antara pemerintah dan pengusaha seolah menjadi hal yang biasa, padahal pengeluarannya sangat besar. Sementara untuk upah kelayakan buruh terus ditekan. Peri menilai pengusaha tidak bisa disalahlan, sebab cost yang dikeluarkan untuk regulai sangat besar.
“Komponen upah harus dievaluasi. Dengan catatan 14 pungli ditekan. Pekerja adalah aset. Bukan sapi perah. Kawan-kawan pelaku usaha siap. Tapi 14 harus ditekan. Di Riau, regulai yang jelas dan kuat belum jalan. Dunia usaha jalan saja, walau tampa regulasi. Tapi kami paham bahwa antara pemerintah dan pengusaha diharapkan bisa bekerja sama,” tambahnya. (melba)
