BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham utama Bank Riau Kepri, menuntut perbankan itu untuk mandiri dalam mencari sumber dana untuk penguatan sumber modal.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, hal tersebut sejak awal sudah disepakati pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) laporan keuangan Bank Riau Kepri, beberapa waktu lalu. Langkah tersebut terpaksa harus dilakukan mengingat kondisi keuangan pemerintah tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya.
“Sekarang sudah banyak potongan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah juga tidak memungkinkan. Bank Riau Kepri tidak bisa disuntik terus menerus. Termasuk BUMD lainnya,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri acara workshop obligasi yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Jumat (24/06/2016).
Baca: Obligasi Untuk Tingkatkan Daya Saing Corporate Action, Bagaimana Perannya?
Dia menambahkan, untuk sementara ini, kucuran dana dari pihak ke 3 juga tidak sepenuhnya bisa mendongkrak permodalan perbankan plat merah itu, Kondisi ekonomi global diakui sangat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Riau dan Kepri. Yang jelas pemotongan bagi hasil dan PAD terjadi diseluruh daerah di Riau.
“Bupati dan walikota mengeluh. Mereka banyak minta ke provinsi, sementara provinsi kewalahan. Untung ada silpa ditahun lalu. Jadi untuk memperhatikan Bank Riau seperti dulu tentu dipertimbangkan karena kondisi APBD tidak memungkinkan,” katanya.
Kondisi tersebut juga menjadi catatan secara nasional. Bank Pembangunan Daerah (BPD) di dorong untuk melakukan penjualan obligasi dalam rangka menghadapi persaingan ke depan. Supaya ini berhasil, Bank Riau Kepri harus siapkan diri. “Syaratnya lumayan juga. Mulai dari RUPS nanti akan disepakati bagaimana sistem pengeluaran obligasinya,” kata dia.
Penulis: Melba
Â
