• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Minggu, November 22, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Pejabat Nyalon Pilwako Harus Tahu Aturan

by
20 September 2016
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ditetapkannya Ramli Walid sebagai Bakal Calon Walikota Pekanbaru tentunya menjadi sorotan publik. Pasalnya saat ini Ramli masih berstatus sebagai pejabat Golongan IV D dan berstatus sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengingatkan kembali bahwa pejabat yang nyalon harus sadar diri untuk mundur dari jabatan. “Saya rasa mereka sudah tahu aturannya,” ujarnya, Selasa (20/09 /2016).

Ramli Walid diusung partai Golkar sebagai Bakal Calon Walikota Pekanbaru dalam Pilkada serentak yang bersangsung tahun 2017 nanti. Ada empat partai yang mendukung Ramli, yakni Golkar,  PAN,  Nasdem dan PKB.

“Pak Ramli harus ikut aturan kalau mau naik dalam Pilkada. Selanjutnya tinggal dikoordinasika dengan BKP2D,” sambungnya.

Berdasarkan aturan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Ramli Walid harus menyertakan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri.

Kepala Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan (BKP2D) Provinsi Riau,  Asrizal mengatakan, untuk urusan administrasi status Ramli sebagai ASN,  berada di Jakarta. 

Karena pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan IV D ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.

Penulis: Melba

Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Berita Terkait

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan
Hukum Kriminal

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan

...

Read moreDetails
Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Next Post

Harga Gula Dipasaran Sudah Turun

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.