BERTUAHPOS.COM (BPC), TEMBILAHAN – Sebagai upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur yang berkualitas buruk yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau selama ini, masyarakat diminta juga ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan selama pekerjaan pembangunan itu berlangsung.
Penyampaian ini diungkapkan oleh ketua komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna ST, Selasa (11/8/2015).
“Ketika mendapatkan pembangunan infrastruktur di desa, masyarakat harus saling mengawasi pekerjaannya agar hasilnya tidak mengecewakan dan pekerjaan sesuai dengan spek. Kalau tidak diawasi maka masyarakat desa juga yang rugi,”sebutnya.
Lebih lanjut Pria yang biasa di sapa bang IT ini mengatakan, Pengawasan ini harus dilakukan mengingat bagaimana susahnya mendapatkan anggaran APBD 2015 yang terbilang kecil, Sementara peningkatan APBD Inhil setiap tahun tidak seberapa namun anggaran ini yang harus dibagi-bagi untuk seluruh desa dan kecamatan yang ada di Inhil. Apa lagi Inhil adalah satu-satunya kabupaten terluas di Riau yang belum dimekarkan sehingga anggaran yang terbatas tidak mampu mengakomodir semua pembangunan yang ada di desa-desa.
“Kegiatan yang diakomodir oleh APBD sangat minim sekali. Kalau melihat daftar di Musrenbang Inhil setiap tahun, total anggaran yang diusulkan daerah untuk kegiatan pembangunan sangat besar. Sementara APBD Inhil setiap tahun tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang diusulkan ,” terang Iwan.
Selain itu politisi PKB ini juga mengatakan, total APBD yang kecil tersebut dan ditambah luasnya daerah seribu parit ini tentu jauh dari harapan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan yang diinginkan.
Lebih jauh ia menyampaikan sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung mengenai isu-isu pemekaran Inhil Selatan dan Inhil Utara.
“Karena ketika pemekaran Inhil terjadi maka APBD kita tentu tidak dibebani oleh daerah yang mekar. Pemekaran adalah semangat untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya. (ezy)
