Kabupaten Kampar Berpeluang Besar Dapatkan Dana APBN

BERTUAHPOS.COM (BPC), KAMPAR – Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada dana yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga harus dikejar. 

Peluang Pemerintah Kabupaten Kampar  untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat (APBN) cukup besar. Hanya tinggal bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengupayakan secara maksimal, agar bisa mendapatkan dana-dana dari APBD Provinsi dan APBN tersebut.

Seperti yang disampaikan Pj. Bupati Kampar H. Syahrial Abdi, AP, M.Si saat memimpin rapat ekpose Arah Kebijakan dan  Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar, Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Riau yang digelar di aula Kantor Bupati Kampar.
 
Saat memimpin rapat, Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Kampar Ir. H. Nurahmi, MSi. Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bupati mengupas secara detil Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar pada tahun 2018 ini, harus selaras dengan Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 serta pembangunan Provinsi Riau.

Bupati meminta kepada masing-masing Kepala OPD untuk menyampaikan program apa saja yang bisa diusulkan oleh OPD  tersebut pada APBN 2018. Jika program yang diusulkan itu melibatkan OPD lain, maka OPD-OPD tersebut diminta untuk mensingkronkan usulan tersebut.

Bupati juga meminta agar setiap OPD menyusun proposal secara lengkap untuk disampaikan ke pemerintah pusat dengan dilengkapi alasan-asalan dan dasar hukum yang jelas. “Proposal yang disampaikan ke pemerintah pusat itu adalah proposal Pemerintah Kabupaten Kampar, bukan proposal atas nama OPD,” ujarnya.

Disampaikan Pj. Bupati Kampar bahwa Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 itu yakni, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman, Pengembangan Pariwisata dan Dunia Usaha, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan.

Prioritas Nasional Bidang Pendidikan meliputi program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Guru. Kesehatan terdiri dari Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Perumahan dan Pemukiman terdiri dari Penyediaan Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi. Pengembangan Pariwisata dan Dunia Usaha terdiri dari  Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus, Pengembangan 3 Kawasan Industri, Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

Kemudian Ketahanan Energi, meliputi program EBT (energi baru dan terbarukan) dan Konservasi Energi, Pemenuhan Kebutuhan Energi. Ketahanan Pangan terdiri dari Peningkatan Produksi Pangan  dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian. 

Selanjutnya Penanggulangan Kemiskinan,  terdiri dari program prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,  Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.  Infrastruktur Konektivitas dan Kemaritiman, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Inter-Moda), Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

Pembangunan Wilayah meliputi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana seperti Kebakaran Hutan). Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan meliputi Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum, Reformasi Birokrasi.

Diingatkan Bupati bahwa seluruh OPD yang mengusulkan program yang akan dianggarkan di APBN 2018 harus mengacu kepada program prioritas nasional tersebut. Kemudian untuk program yang akan diusulkan di APBD Provinsi, akan dibahas di dalam rapat  koordinasi di tingkat Provinsi Riau. (Adv)