BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Masalah defisit anggaran pada 2018 masih begitu membekas, sehingga menuntut Pemprov Riau harus lebih selektif dalam menyusun program belanja di 2019. Diantara penghematan yang harus dilakukan yakni di bagian perintah perjalanan dinas ke luar daerah.
Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim tidak mau menyangkal bahwa sesungguhnya dana pada bagian ini, sebenarnya bisa dihemat tapi tidak bisa serta merta dihilangkan. Intinya semua kebutuhan dana untuk kegiatan perjalanan dinas harus disesuaikan. “Disesuaikan saja lah. Saya harus berangkat ke Jakarta misalnya, mau tak mau harus berangkat. Tapi disesuaikan,” katanya, Rabu 19 Desember 2018.
Sebagai Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim menegaskan kembali bahwa dia akan melihat secara jelas terhadap perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pejabat tersebut, sesuai dengan kepentingannya. Misalnya dengan meneliti perintah perjalanan dinas dengan melihat bukti KAWAT atau undangan.Â
“Kami tidak akan beri izin kalau tidak jelas kepentingannya. Setelah itu kalau tidak paraf oleh Sekda saya tidak akan beri izin perjalanan dinas itu. Saya pastikan di kami (Pemprov Riau) untuk SPPD cukup ketat. Apalagi Pak Sekda cukup ketat untuk memberikan izin perjalanan dinas. Tengoklah mukanya masam terus. Saya pun kalau tidak diparaf Pak Sekda, mau mekik (teriak) kepala dinas itu, biarkan sajalah,” ujarnya.
Beberapa pengalamannya, kata Wan Thamrin, ada bebedapa kepala dinas yang mencoba memangkas prosedur izin perjalanan dinas dengan langsung mendatangi Gubernur, tanpa izin dari Sekdaprov Riau. Dan beberapa kali pula dia menolak memberikan izin perjalanan dinas kepada pejabat.Â
“Tiba-tiba datang ke rumah dengan alasan mendadak dan langsung minta izin perjalanan dinas. Saya tolak. Saya suruh pulang. Biasalah, mencoba, siapa tahu dapat. Anak-anak kita ini berpuluh orang, macam-macam kelakuannya,” sambungnya. (bpc3)
